Presiden Jokowi Tekankan Infrastruktur dan Etos Kerja

WONOGIRI, SATUHARAPAN.COM – Di era kompetisi sekarang ini, pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai indikator daya saing sebuah bangsa. “Dengan infrastruktur yang siap, daya saing kita akan naik. Dengan infrastruktur efisien kita lebih baik, biaya barang dan transpor lebih murah,” kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Peluncuran Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja tahap III dan Peresmian Pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing Serta Peresmian Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta di Dusun Ketonggo, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jumat (22/1).

Dalam sambutannya, Presiden kembali menegaskan bahwa di era kompetisi sekarang ini, pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai indikator daya saing sebuah bangsa. “Dengan infrastruktur yang siap, daya saing kita akan naik. Dengan infrastruktur efisien kita lebih baik, biaya barang dan transport lebih murah,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa era persaingan antarnegara sudah tidak bisa ditolak, tanpa daya saing yang tinggi, Indonesia akan ditinggal negara lain, sehingga pembangunan infrastruktur saja belumlah cukup untuk memenangkan persaingan. “Kalau tidak dibarengi etos kerja dan produktivitas yang tinggi maka kita tidak akan mampu bersaing,” ucap Presiden.

Presiden memberikan contoh perbaikan etos kerja di pemerintahan, misalnya  dirinya bertekad untuk tidak ada lagi pengurusan perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. “Saya ingin urusan izin itu dalam hitungan jam,” ucap Presiden.

Pangkas Peraturan Bermasalah

Pemerintah saat ini tengah fokus untuk memangkas jumlah perizinan untuk memudahkan investasi . Posisi Indonesia dalam kemudahan berinvestasi saat ini adalah di peringkat 109. Presiden menginginkan peringkat Indonesia bisa naik ke kisaran 40 besar. “Dari dulu naik turun 110-129. Saya tidak mau, maunya 40,” ucap Presiden.

Hal lain yang dilakukan Presiden adalah dengan memangkas jumlah regulasi dan peraturan. “Kita terlalu banyak regulasi dan peraturan ada 42 ribu,” ucap Presiden.

Presiden memerintahkan agar dilakukan pemangkasan terhadap peraturan-peraturan itu. “Banyak peraturan buat apa? Menyulitkan kita sendiri,” ujar Presiden.

Terkadang ribuan peraturan itu menjadikan kita tidak bisa bekerja padahal peraturan itu dibuat oleh kita sendiri. Bahkan tercatat 3.000 perda bermasalah. “Peraturan (bermasalah) itu kebanyakan harus dihapus tidak perlu dikaji kalau menyulitkan rakyat,” ujar Presiden.

Dalam laporannya, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan bahwa pada tahun 2015 investasi tumbuh 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tahun 2015 adalah Rp. 545,4 Triliun dengan berhasil menyerap 1,44 juta tenaga kerja.

Dalam acara tersebut, Presiden didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M Nasir, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (PR)