Presiden Jokowi: Terlalu Banyak Aturan di Negara Ini

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepada daerah di penjuru Tanah Air untuk membuat terobosan baru dalam menghadirkan kemudahan dalam berbisnis (ease of doing business) di wilayah masing-masing.

Dia meminta kepala daerah melahirkan peraturan yang mempercepat dan memberi kemudahan dunia bisnis, terutama usaha kecil mikro kecil menengah (UMKM). Menurutnya, peraturan daerah harus mendorong dan mempermudah dunia bisnis dan usaha.

"Singapura di peringkat satu, Malaysia 18, Thailand di posisi 49, Vietnam 90, sementara Indonesia peringkat 109. Ini harus ada regulasi-regulasi yang membuat kecepatan (pertumbuhan ekonomi)," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Tahun 2016 dengan Kepala Daerah seluruh Indonesia, di Istana Negara, Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Jumat (8/4).

Dia menilai, saat ini terdapat 3.000 dari 42.000  peraturan daerah yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengatasi itu, Jokowi mengaku telah memerintah Menteri Dalam Negeri untuk menghapusnya.

”Terlalu banyak aturan di negara ini," ucapnya.

Jokowi mencontohkan, masalah listrik. Setelah diperiksa, katanya, izin dan pembebasan lahan menjadi sumber permasalahan, di mana terdapat 59 izin untuk pembangunan pembangkit listrik. Menurutnya, aturan tersebut bertele-tele dan telah dipotong menjadi 42 izin saja.

“Itu saja sudah terlalu lama,” katanya.

APBN Tidak Produktif

Lebih jauh, Jokowi menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlalu banyak dihabiskan untuk belanja operasional, barang, dan modal, yang tidak produktif.

Menurutnya, belanja operasional di dalam kementerian hanya dihabiskan untuk membiayai perjalanan dinas, rapat, dan seminar. Kemudian, belanja barang banyak digunakan untuk hal-hal yang bukan prioritas, seperti pembelian mebel dari luar negeri.

“Jangan gunakan uang APBN untuk pribadi, kita sudah tidak butuh yang wah-wah sekarang ini,” ucap Jokowi.

Kemudian, dia melanjutkan, banyak mata anggaran belanja modal yang seharusnya ditiadakan, seperti pembelian mobil. Jokowi meminta para kepala daerah yang baru terpilih lebih memperhatikan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak sekadar memikirkan kepentingan pribadinya.

“Kalau mobilnya masih bagus, kita pakai dulu. Jangan mentang-mentang kepala daerah baru, mobilnya harus baru juga. Politik anggaran bapak atau ibu yang pegang, jangan money follow function,” katanya.

Dia pun mengingatkan, tugas kepala daerah adalah untuk melayani rakyat. Sehingga, katanya, kepala daerah tidak boleh menyelewengkan anggaran dari tujuannya, apalagi dengan membagi-bagikan anggaran tersebut kepada kepala dinas.

“Misalnya APBD 200 miliar rupiah untuk pembangun, ya konsentrasi saja pada prioritas, jangan diecerkan. Sekarang money follow program,” tutur Jokowi.

Editor : Sotyati