Presiden Jokowi: Tidak Ada Target 100 Hari, Tapi Melanjutkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa jajaran menteri kabinet tidak punya target 100 hari pertama dalam bekerja karena masih melanjutkan pekerjaan selanjutnya.

"Tidak ada target 100 hari, tidak ada karena kita akan melanjutkan dari yang sebelumnya," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10) siang.

Presiden menyampaikan hal tersebut seusai melantik 34 orang menteri dan 4 orang pejabat setingkat menteri di Istana Negara.

"Yang jelas kita akan mengejar pertama, berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kemudian membuka lapangan pekerjaan," tambah Presiden.

Hal tersebut menurut Presiden dilakukan dengan cara menarik investor sebanyak-banyaknya.

"Sehingga muncul ruang-ruang kerja yang seluas-luasnya, kemudian reformasi birokrasi," tambah Presiden.

Reformasi birokrasi itu dilakukan dengan cara mengubah hal-hal yang rumit dan ruwet menjadi hal-hal yang sederhana.

"Kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan SDM, hal-hal yang berkaitan dengan itu harus digarap secara beramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik dan yang paling akhir penggunaan APBN yang fokus dan terarah," ujar Presiden menegaskan.

Alasan Pilih Menteri Berlatar Belakang Parpol

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan alasan mengenai mengapa ia memilih sejumlah menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10) siang.

Presiden menyampaikan hal tersebut seusai melantik 34 orang menteri dan 4 orang pejabat setingkat menteri di Istana Negara.

Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 34 menteri. Dari jumlah tersebut, 18 kursi di antaranya diisi sosok dari kalangan profesional bukan dari partai politik, sedangkan 16 kursi diisi oleh sosok berlatar belakang parpol, bahkan 3 di antaranya adalah ketua umum parpol.

Ketiga ketua umum parpol tersebut adalah Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua umum PPP Suharso Manoarfa dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Dari pengalaman itu lah kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap," ungkap Presiden.

Pertimbangan tersebut termasuk bagi ketua parpol non-koalisi dalam kampanye lalu.

"Ya tentu saja termasuk," jawab Presiden saat ditanya mengenai masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi kompetitor Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah sebanyak 55 persen dan dari parpol sebanyak 45 persen. Ternyata menteri dari kalangan profesional 53 persen dan menteri dari parpol sebanyak 47 persen.

Pada hari ini, Presiden Jokowi melantik 38 orang pejabat negara yang terdiri atas menteri dan pejabat setingkat menteri. Mereka adalah:

1. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Mahfud MD

2. Menteri Koordinator bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto (Partai Golkar)

3. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan

4. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

6. Menteri Dalam Negeri: Jenderal Pol Tito Karnavian

7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi

8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto (Partai Gerindra)

9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly (PDI-P)

10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Arifin Tasrif

12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)

13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto (PKB)

14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (NasDem)

15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar (NasDem)

16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

17. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) : Edhy Prabowo (Gerindra)

18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah (PKB)

19. Mendes Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar (PKB)

20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

21. Menteri Kesehatan: Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto

22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim

23. Menteri Sosial: Juliari Batubara (PDI-Perjuangan)

24. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi

25. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio

26. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate (NasDem)

27. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Teten Masduki

28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmawati (PDI-P)

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo (PDI-P)

30. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa (PPP)

31. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN): Sofyan Djalil

32. Menteri BUMN: Erick Thohir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali (Golkar)

34. Menteri Riset dan Teknologi: Bambang Brodjonegoro

35. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Bahlil Lahadalia

36. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

37. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung (PDI-P)

38. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko. (Ant)