Presiden Kumpulkan Pangdam Kapolda Bahas Pungli-Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi dengan para Panglima Komando Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah, di Istana Negara, hari Senin (24/10) siang. 

Dalam kata pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan akan membahas mengenai pungutan liar (pungli) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada para Pangdam dan Kapolda, serta perwira tinggi yang hadir.

"Siang hari ini saya ingin berbicara hanya dua hal, yang berkaitan dengan pungutan liar yang pertama, dan yang kedua yang berkaitan dengan pilkada. Hanya itu saja sebagai pengantar di awal," kata Presiden Jokowi.

Kata pengantar Presiden Jokowi yang sangat singkat tersebut membuat para wartawan yang biasa meliput di Istana Kepresidenan beraksi cukup beragam. Para wartawan ada yang tertawa pelan, ada juga yang terkejut heran, dan ada yang tersenyum karena pidato pengantar Presiden Jokowi dianggap terlalu singkat daripada biasanya.

Tampak hadir dalam Rakor tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta sejumlah perwira tinggi.

Berantas Pungli

Sebelumnya Presiden Jokowi mengajak para gubernur seluruh Indonesia untuk berupaya melakukan langkah-langkah konkrit memberantas pungutan liar (pungli) di semua lembaga dan instansi pemerintahan.

Ajakan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kata pengantar pembukaan Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10).

"Pada hari ini saya mengajak para gubernur untuk membicarakan langkah-langkah konkrit di daerah dalam rangka pemberantasan pungli. Tidak hanya urusan ATT, sertifikat, tidak hanya urusan izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi bahkan di Rumah Sakit," kata Jokowi. 

"Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan. Dan dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pemberantasan pungli akan semakin efektif," dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat pada minggu yang lalu telah memulai operasi pemberantasan pungutan liar (OPP). Jokowi menegaskan, persoalan pungli bukan soal besar kecil nominalnya melainkan masalah yang terjadi di masyarakat untuk segera diselesaikan dan dihilangkan.

"Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa yang namanya pungli bukan soal besar kecilnya, tetapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah pulihan ribu banyaknya, baik yang kecil-kecil urusan Rp 10.000, ada yang urusan Rp 50.000, ada urusan yang Rp 100.000, ada yang urusan jutaan," kata Jokowi. 

Melihat banyaknya keluhan dan informasi yang disampaikan kepada Presiden, Jokowi mendesak agar persoalan pungli harus diselesaikan bersama. Menurut dia, pungli membuat masyarakat menjadi sulit mengurus perizinan, bahkan pungli mengakibatkan turunnya daya saing ekonomi Indonesia di kancah dunia.

"Ini bukan masalah urusan Rp 10.000, tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu atau misalnya di jalan dijegat, dimintai pungutan, dan ini pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi kita, daya saing ekonomi Indonesia," kata dia

"Dan pungli ini sudah bertahun-tahun, dan kita sudah menganggap hal yang normal-normal saja dan biasa saja, dan kita permisif pada pungli  itu," lanjutnya. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja