Presiden Lebanon Tunjuk Hakim ICJ, Nawaf Salam, sebagai Perdana Menteri

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Presiden Lebanon, Joseph Aoun, pada hari Senin (13/1) memilih Nawaf Salam, hakim ketua di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, sebagai perdana menteri setelah berkonsultasi dengan anggota parlemen, kata kepresidenan.

“Presiden republik meminta Hakim Nawaf Salam untuk menugaskannya membentuk pemerintahan, mengetahui bahwa ia saat ini berada di luar negeri. Telah diputuskan bahwa ia akan kembali besok,” katanya.

Salam memperoleh cukup dukungan untuk menjadi perdana menteri Lebanon berikutnya setelah mayoritas anggota parlemen mendukungnya untuk jabatan tersebut pada hari Senin, sebuah pukulan telak bagi Hizbullah yang menuduh para penentang berupaya menyingkirkannya.

Dukungan untuk Salam menggarisbawahi pergeseran besar dalam keseimbangan kekuasaan di antara faksi-faksi sektarian Lebanon sejak kelompok Syiah Hizbullah dihajar dalam perang dengan Israel tahun lalu, dan sekutunya di Suriah Bashar al Assad digulingkan.

Anggota parlemen senior Hizbullah, Mohammed Raad, yang kelompoknya yang didukung Iran menginginkan petahana Najib Mikati untuk tetap menjabat, mengatakan lawan-lawan Hizbullah berupaya untuk memecah belah dan mengucilkan. Ia mengatakan kelompok itu telah "mengulurkan tangan" dengan memilih Aoun sebagai presiden pekan lalu tetapi justru "mendapat luka."

Pemilihan komandan angkatan darat Jenderal Aoun pekan lalu, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Teluk, merupakan tanda lain dari pergeseran dalam lanskap politik, di mana Hizbullah telah lama memegang pengaruh yang menentukan.

Aoun, seorang Kristen Maronit, mengadakan konsultasi mengenai pilihan perdana menteri dengan 128 anggota parlemen pada hari Senin (13/1). Ia berkewajiban untuk memilih kandidat dengan jumlah suara terbanyak.

Salam telah memperoleh dukungan dari 85 anggota parlemen pada Senin sore.

Perdana menteri haruslah seorang Muslim Sunni menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon yang membagi posisi negara berdasarkan afiliasi agama. Jabatan presiden dipegang oleh seorang Kristen Maronit dan juru bicara parlemen haruslah seorang Muslim Syiah.

Anggota parlemen Hizbullah menghadiri pertemuan mereka dengan Aoun lebih lambat dari yang dijadwalkan, menunda kedatangan mereka karena mereka melihat momentum yang membangun di belakang Salam, kata seorang sumber Hizbullah.

Hizbullah yakin bahwa kesepahaman politik telah dicapai mengenai pemilihan Mikati sebelum kelompok tersebut setuju untuk memilih Aoun pekan lalu, kata sumber tersebut.

Sekutu Hizbullah dari kelompok Sunni dan Kristen termasuk di antara mereka yang mencalonkan Salam. Faisal Karami, seorang anggota parlemen Sunni yang berpihak pada kelompok tersebut, mengatakan bahwa ia telah mencalonkan Salam, dengan mengutip tuntutan untuk "perubahan dan pembaruan" dan dukungan Arab dan internasional untuk Lebanon.

Pemilihan Aoun dan penunjukan perdana menteri baru merupakan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga pemerintahan Lebanon yang telah lumpuh selama lebih dari dua tahun, karena negara tersebut tidak memiliki kepala negara maupun kabinet yang sepenuhnya berwenang.

Pemerintahan baru menghadapi tugas-tugas besar termasuk membangun kembali wilayah-wilayah yang diratakan oleh serangan udara Israel selama perang dengan Hizbullah, dan meluncurkan reformasi yang telah lama terhenti untuk menghidupkan kembali perekonomian dan mengatasi akar penyebab runtuhnya sistem keuangan Lebanon pada tahun 2019.

Dalam perannya sebelumnya sebagai komandan tentara yang didukung AS, Aoun memainkan peran penting dalam pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS antara Israel dan Hizbullah.

Persyaratan tersebut mengharuskan tentara Lebanon untuk dikerahkan ke Lebanon selatan saat pasukan Israel dan Hizbullah menarik pasukan.

Raad mengatakan Hizbullah akan mengikuti langkah-langkah selanjutnya, dan “melanjutkan dengan tenang dan bijaksana, karena peduli terhadap kepentingan nasional, dan kita akan melihat tindakan mereka ... untuk mengusir penjajah dari tanah kita.”

Siapa Nawaf Salam?

Dalam waktu kurang dari sepekan, Lebanon memilih presiden baru dan menunjuk perdana menteri di luar elite penguasa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern.

Pada hari Senin, mayoritas anggota parlemen Lebanon mencalonkan Nawaf Salam, presiden Mahkamah Internasional (ICJ), untuk membentuk pemerintahan baru, yang merupakan pukulan telak bagi Hizbullah.

Salam telah lama bersaing untuk menjadi perdana menteri Lebanon, tetapi ditolak oleh Hizbullah, yang menganggapnya sebagai lawan dan dekat dengan negara-negara Barat dan Teluk.

Jadi, siapakah Nawaf Salam, dan apa latar belakangnya? Lahir pada tahun 1953, Salam berasal dari keluarga Muslim Sunni terkemuka di Beirut dengan sejarah panjang dalam pelayanan politik.

Istrinya, Sahar Baassiri, adalah duta besar Lebanon untuk UNESCO.

Seorang pengacara dan profesor kawakan, Salam diangkat ke ICJ pada tahun 2018 setelah menjabat sebagai duta besar Lebanon untuk PBB dari tahun 2007-2017.

Paman Salam, Saeb, adalah perdana menteri Lebanon beberapa kali antara tahun 1950 – 1975. Ia dipandang sebagai pemain kunci dalam Perjanjian Taif, yang mengakhiri perang saudara selama 15 tahun di Lebanon.

Paman Nawaf Salam, Tammam, juga merupakan perdana menteri Lebanon dari tahun 2014 hingga 2016 dan merupakan mantan menteri.

Di masa mudanya, Nawaf Salam, seperti banyak orang Arab lainnya, terlibat aktif dalam gerakan dan tujuan pro Palestina.

Meskipun tidak menerima dukungan dari Hizbullah atau sekutu Syiahnya, Gerakan Amal, Salam menerima 84 suara dari 128 anggota Parlemen.

Selama masa tugasnya di PBB, Salam merupakan arsitek utama di balik pembentukan Pengadilan Khusus untuk Lebanon (STL), yang menyalahkan Hizbullah atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri.

Salam juga memainkan peran penting dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengakhiri perang Juli 2006 antara Hizbullah dan Israel serta menyerukan semua aktor non-negara untuk menyerahkan senjata mereka.

Ia diperkirakan kembali ke Beirut pada Senin (13/1) malam untuk memulai konsultasi dengan faksi-faksi dan anggota parlemen Lebanon guna membentuk pemerintahan baru. (dengan Kantor Berita)

Editor : Sabar Subekti