Presiden Minta Hentikan Penyelundupan di PLBN Nanga Badau

Presiden Joko Widodo ketika berada di Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hari Kamis (16/3). (Foto-foto: BPMI Setpres)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis saat meresmikan Kawasan PLBN Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hari Kamis (16/3)

Untuk PLBN Nanga Badau, Presiden berpesan agar segera dibangun pasar modern sehingga rakyat dapat menikmati fasilitas umum yang ada di kawasan PLBN tersebut.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana pada kedua acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

KAPUAS HULU, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setelah suatu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun dan diresmikan, bukan berarti tugas sudah selesai. Dia mengingatkan agar tidak ada lagi tempat bagi penyelundupan.

"Sekarang menjadi tugas kita untuk membangkitkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah daerah perbatasan. Ekspor impornya harus diintegrasikan dengan pos lintas ini," kata Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada Peresmian Kawasan PLBN Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hari Kamis (16/3)

"Yang namanya barang penyeludupan semuanya harus setop, tidak ada lagi, semuanya harus resmi. Jadi jelas berapa pemasukan untuk negara, rakyat bisa menikmati dari hasil perdagangan tadi," dia menambahkan.

Sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi juga harus segera dijalankan "Kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi yang baru. Zona pendukung juga harus dikembangkan," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga PLBN, yakni PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau dan PLBN Aruk Sajingan Besar.

"Semuanya sudah kita bangun total. Pos lintas batas kita, sekarang membanggakan kita semuanya dan tidak kalah dengan yang di sebelah," ujar Presiden.

Untuk PLBN Nanga Badau, Presiden berpesan agar segera dibangun pasar modern sehingga rakyat dapat menikmati fasilitas umum yang ada di kawasan PLBN tersebut.

"Bukan hanya kantornya, pos lintas batas negaranya, tapi juga pasarnya harus ada. Dan tadi saya dibisiki Pak Menteri (PU dan Permahan Rakyat) tahun ini dimulai, tahun depan selesai, sehingga ada kegiatan ekonomi yang bisa dipakai oleh masyarakat," katanya.

Penyerahan KIP, PMT, PKH dan KIS

Setelah meresmikan PLBN Nanga Badau, Presiden menyerahkan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehar (KIS) di Kantor Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun jumlah penerima KIP yang berasal dari Kecamatan Badau sebanyak 237 siswa yang terdiri dari 112 siswa SD, 61 siswa SMP dan 64 siswa SMA.

Sedangkan PMT di Kabupaten Kapuas Hulu diserahkan kepada Ibu hamil sebanyak 50 orang, siswa sekolah 450 orang dan ibu yang memiliki balita sebanyak 100 orang.

KIS diserahkan kepada 150 orang dan total penerima PKH adalah 502 orang. Penerima PKH berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni 150 penerima dari Kecamatan Badau, 181 berasal dari Kecamatan Empang dan 171 berasal dari Kecamatan Batang Lupar.

Dari Kecamatan Badau, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan melanjutkan perjalanan dengan berkendaraan mobil menuju Bandara Pangsuma, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertolak menuju Bandara Soepadio, Kalimantan Barat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ 85.

Presiden dan Iriana bersama rombongan bermalam di Pontianak. Esok harinya, Presiden dan Ibu Iriana akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas. (PR)