Presiden Minta Integrasi Pusat dan Daerah Kendalikan Inflasi Terkait Dampak Panas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo mendorong integrasi kerja dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Apalagi, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan peringatan bahwa saat ini dunia mengalami perubahan iklim dengan gelombang panas yang tinggi yang akan berpengaruh pada urusan pangan.

“Di India bahkan sampai 50 derajat celcius, di Myanmar 45,8 derajat celcius, panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh bisa, tapi (ini) urusan pangan. Hati-hati masalah ini,” kata Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, pada Jumat, 14 Juni 2024, di Istana Negara, Jakarta.

Untuk itu, Presiden meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

“Diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air, enggak ada air dan akan masuk pada kekurangan pangan. Artinya apa, jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi,” katanya.

Dalam tiga bulan terakhir, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Panglima TNI untuk memasang sejumlah pompa air di daerah. Pompa tersebut nantinya digunakan untuk mengairi sawah para petani.

“Mungkin 20-an ribu pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras, tapi bukan hanya beras saja, utamanya beras. Pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah. Baik itu sungai besar, maupun sungai sedang, sungai kecil semuanya manfaatkan air jangan biarkan air terus masuk ke laut,” tambah Presiden

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pertanian menjadi lebih modern dengan menggunakan sistem smart agriculture terutama untuk produk pangan unggulan. Menurut Presiden Jokowi, investasi juga diperlukan untuk membangun industri pengolahan sehingga nilai tambah produksi pertanian meningkat.

“Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi,” katanya.

“Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi,” katanya.

Editor : Sabar Subekti