Presiden Minta Menteri Tidak Lihat Distorsi dari Atas Meja

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta menteri dan para direktur jenderal untuk memiliki kecerdasan jalanan. Jangan hanya melihat penyimpangan yang ada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta atau dari atas meja saja. Sebab, menurutnya, penyimpang terjad di lapangan, bukan di atas meja.

“Karena anomali, karena distorsi itu adanya di lapangan,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan Pada Penandatangan Kontrak Kegiatan Strategis Kementerian Perhubungan 2016 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Psuat hari Senin (18/1).

Lebih jauh Presiden mengingatkan kepada para pemenang kontrak kegiatan dan pengelola anggaran, agar mengerjakan kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang baik.

Di awal sambutannya, Presiden memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah memulai tahun 2016 dengan kontrak yang dilakukan pada bulan Januari 2016. “Sekali lagi saya senang di Kementerian Perhubungan sudah memulai itu dan angkanya cukup besar pada hari ini,” ujar Presiden.

Penandatanganan kontrak yang dilaksanakan di Kementerian Perhubungan dan disaksikan oleh Presiden bernilai 2,071 triliun rupiah dari total 273 paket kegiatan senilai 14,242 triliun rupiah.

Presiden menjelaskan kenapa dirinya selalu mendorong agar penandatangan kontrak dilakukan di awal tahun anggaran, karena pola-pola lama atau tradisi lama, cara lama harus ditinggalkan. Bahkan, ucap Presiden, terkadang bulan Oktober ada yang baru penandatanganan kontrak.

“Akan terjadi kontraksi ekonomi kalu kontraknya mundur sampai bulan Mei, Juni atau Juli,” ucap Presiden.

"Kalau dimulai sejak awal bisa atur, kelola, manajemen mudah, tapi yang penting adalah uang itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya sehingga ada pertumbuhan ekonomi," Presiden menambahkan.

Terkait masalah kontrak kerja, Presiden menekankan agar daerah dilibatkan agar peredaran uang di daerah lebih besar. Dia meminta peredaran uang merata dari Kota Sabang sampai Merauke. Di samping itu, proyek-proyek padat karya harus didahulukan, pekerjaaan yang bisa menyerap tenaga kerja agar menjadi prioritas.

"Padat karya ini sangat diperlukan, ini masalah pemerataan," kata Presiden. Presiden pun berpesan agar kontrak kegiatan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden kembali menegaskan pentingnya integrasi koordinasi antar kementerian dalam melaksanakan proyek pekerjaan. Presiden memberikan contoh bahwa kini pemerintah sedang fokus untuk memperbaiki 10 destinasi wisata terbaik di negeri ini,antara lain Labuan Bajo dan Raja Ampat.

"Raja Ampat, ini bagian perhubungan, runway kurang panjang, terminal masih seperti rumah biasa, dermaga kurang panjang. Hal seperti ini harus diintegrasikan, jangan sektoral," kata Presiden.

Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa. Presiden Jokowi memahami betul akan hal ini apalagi sekarang sudah masuk ke dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Kalau pelabuhan, kereta api, udara tidak segera diselesaikan, daya saing kita akan sangat rendah. Biaya trans-logistik 2,5 sampai 3 kali lipat dibanding negara tetangga kita, gimana kita bisa bersaing dalam MEA kalau biaya seperti itu tidak bisa diselesaikan. Ini baru persaingan ASEAN," ujar Presiden.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa nilai pagu anggaran di Kementerian Perhubungan pada tahun 2015 yang lalu adalah sebesar 65,12 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 46,68 triliun rupiah (76 persen) dan melakukan penghematan sebesar 3,24 triliun rupiah. Sementara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Kementerian Perhubungan berhasil merealisasikan target 3,26 triliun rupiah menjadi 4,4 triliun rupiah (129,14 persen).

Di akhir sambutannya, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan supaya di tahun 2016 ini bisa merealisasikan anggarannya di atas 90 persen.

"Saya minta untuk kerja lebih baik, saya harap tahun ini bisa meningkat di atas 90 persen," kata Presiden.

Editor : Bayu Probo