Presiden Minta Pralelang Proyek 2017 Sebelum Awal Tahun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu (7/12).

DIPA tersebut menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

"Tadi sudah diserahkan DIPA untuk 87 kementerian/lembaga dengan nilai Rp 763,6 triliun serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2017 sebesar Rp 764,9 triliun," kata Presiden Jokowi.

Penyerahan DIPA 2017 dilaksanakan lebih awal agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat untuk mendukung pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengingatkan agar jajarannya dapat memulai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran berjalan.

"Pada tahun 2016, kita telah memulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada kuartal keempat sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk APBN 2017 ini, saya juga minta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan ke-4 2016 agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017," katanya.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan belanja negara dalam APBN sebesar Rp 2.080,5 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah kemudian menyerahkan DIPA kepada 87 kementerian/lembaga senilai Rp 763,6 triliun. Sementara itu, DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2017 yang diserahkan ialah sebesar Rp 764,9 triliun.

Terhadap pemanfaatan alokasi belanja negara dalam APBN tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan agar APBN dapat menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global.

Presiden meminta agar melambatnya ekonomi global tidak mempengaruhi jajarannya dalam bekerja.

"Karena yang kita inginkan sekarang ini adalah bekerja dengan optimisme yang tinggi," katanya.

Transfer Dana ke Daerah

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menerangkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat untuk daerah telah mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan peranan daerah yang diakui pemerintah untuk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, serta kesenjangan. Untuk tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 764,9 triliun.

"Dana alokasi umum dan dana desa pada tahun APBN 2017 mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa," katanya.

Seiring dengan kenaikan alokasi dana tersebut, Presiden meminta kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya dalam menghilangkan berbagai hambatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Presiden mengatakan bahwa masih banyak keluhan-keluhan terkait kemudahan berusaha di daerah.

"Saya titip juga, untuk melanjutkan terus upaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat kemudahan berusaha, terutama di daerah. Ini keluhan di daerah masih banyak. Di pusat masih ada beberapa, tapi di daerah masih banyak. Di BKPM Bapak/Ibu bisa cek sekarang yang dulu enam hingga delapan bulan sekarang hanya tiga jam. Itu untuk delapan izin. Saya kira daerah juga harus melakukan hal yang sama," kata Presiden.

Kepada seluruh jajarannya, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah harus dapat berjalan bersama-sama dengan sektor swasta. Menurut dia, kehadiran swasta amat diperlukan utamanya untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah.

"Saya mengingatkan bahwa peran APBN terhadap PDB tidak lebih dari 20 persen. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah. Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi," jelasnya.

Penghargaan Anugerah Dana Rakca

Dalam acara tersebut, turut diserahkan penghargaan Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 bagi sejumlah daerah yang dinilai berkinerja baik dalam tata kelola keuangannya. Terhadap penghargaan tersebut, Presiden berharap agar hal tersebut tak hanya menjadi motivasi bagi para penerimanya, namun juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain agar dapat berprestasi.

"Saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Dana Rakca dan penerima Dana Insentif Daerah. Saya harap penghargaan ini bukan hanya bisa menjadi motivasi bagi penerimanya, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain agar ikut berprestasi. Dan saya yakin rakyat sedang menunggu manfaat dari APBN dan APBD pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja, perwakilan gubernur, wali kota serta bupati.

Editor : Eben E. Siadari