Presiden Minta Tata Kelola Gambut Perhatikan Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo minta Badan Restorasi Gambut (BRG) segera memperbaiki tata kelola gambut untuk tujuh provinsi di 2017, dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat selain mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Permintaan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tersebut, menurut Kepala BRG Nazir Foead, di Jakarta, Rabu (25/1), juga mengharuskan badan yang dipimpinnya untuk lebih masif membenahi tata kelola gambut.

"Jadi, fungsi budidaya harus juga dilihat," katanya.

Ada sekitar 15.000 sekat kanal yang telah dibangun hingga 2016, dan Presiden, menurut Nazir, meminta agar lebih banyak lagi yang dibangun di 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BRG dan Pemerintah Provinsi harus membuat sekat kanal lebih banyak.

BRG, menurut dia, akan melanjutkan pembuatan sekat kanal dan sumur bor dengan sebelumnya berkonsultasi dengan masyarakat sekitarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan agar masyarakat ikut menjaga sekat kanal yang telah dibangun tersebut, mengingat ada pula sekat yang telah dibangun dijebol lagi seperti yang terjadi di daerah Sebangau, Kalimantan Tengah.

Selain itu, cara pembasahan gambut lainnya yang akan dicoba di 2017 bersama Dinas Pekerjaan Umum di Kalimantan Selatan adalah, membasahi gambut dengan membuat jalur irigasi dari sungai ke Hutan Lindung yang berdekatan dengan Area Pengembangan Lain (APL) dan tidak begitu jauh dari Bandar Udara Syamsudin Noor yang sering terkena kabut asap.

"Sekat kanal dan sumur bor sudah dibuat tapi sepertinya tidak cukup karena sering sekali di sana kabut asap menutupi bandara. Kalau cara ini berhasil kita akan petakan mana daerah vital seperti ini yang juga harus pakai cara seperti ini,"  kata dia.

BRG juga akan mulai melakukan intervensi ke kawasan lindung dan konservasi yang ikut terbakar di 2015. Dana akan menggunakan dana BRG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun pengerjaannya khususnya kawasan konservasi akan lebih baik jika Kementerian yang melaksanakannya karena akan lebih paham.

"Tahura (Taman Hutan Raya) Jambi mulai diintervensi 2017, di Pulang Pisau juga kawasan lindung diintevensi. Usulan area konservasi lain yang direstorasi 2017 ada di Air Sugihan, Taman Nasional Berbak, Giam Siak Kecil Bukit Batu, dan tentu koordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem," kata Nazir.

Sedangkan target restorasi untuk perusahaan di 2017 yang mencapai 282.189 hektare (ha) dan masih akan ditambah dengan 600.000 ha yang belum tergarap perusahaan di 2016. Perusahaan akan mendapat arahan dari BRG bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk pengerjaannya.

BRG, katanya, sekarang ini sedang mengkoordinasikan 25 surat penugasan restorasi untuk perusahaan dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Dirjen PHPL dan perusahaan bersangkutan. "Jadi kita misalnya menugaskan restorasi dengan menggunakan peta gambut BRG, tapi ternyata perusahaan balikkan itu ke kita lagi dan mereka bilang peta BRG kebesaran atau ternyata gambut sudah tidak dalam. Ya kita verifikasi dulu lagi, kita hormati juga apa yang jadi keberatan mereka".

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Myrna A Safitri mengatakan,  di 2017 konsultasi dengan masyarakat tetap akan banyak dilakukan, pembangunan kapasitas termasuk pelatihan dilakukan untuk masyarakat bagaimana cara mengelola lahan gambut tanpa harus membakar.

Pelatihan membangun BUMDes, menurut dia, juga bisa dilakukan sehingga di tahun berikutnya sudah ada wadah menjalankan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari lahan gambut di tahun sebelumnya.

Ada sekitar 1.205 desa yang perlu diintervensi, dan sejauh ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah mendampingi masyarakat di empat kabupaten untuk 104 desa.(Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum