Presiden Minta Wanita Katolik Berperan Membangun Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Setelah empat tahun memimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka alasan mengapa dia menunjuk sembilan perempuan dalam Kabinet Kerja yang dipimpinnya, yang merupakan terbanyak dalam sejarah karena kebiasaan pemerintahan sebelumnya rata-rata hanya ada 3-4 perempuan dalam kabinetnya.

“Karena saya yakin kehebatan perempuan, saya juga meyakini ketelitian, ketangguhan dan kesiapan dalam bekerja,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Indonesia (WKRI), di Magnolia Grand Ballroom Hotel Grand Mercure, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

Kesembilan menteri perempuan yang diangkat pada awal Kabinet Kerja adalah: 1. Puan Maharani (Menko PMK); 2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan); 3. Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 4. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan); 5. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan); 6. Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri); 7. Rini Soemarno (Menteri BUMN); 8. Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); dan 9. Khofifah Indar Parawansa (Eks Menteri Sosial).

Menurut Presiden, dari sembilan menteri perempuan sebelum Ibu Khofifah menjadi calon gubernur, ada yang halus seperti Ibu Yohana (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Ibu Nila Moeloek (Menteri Kesehatan), tapi ada yang galak juga, yaitu Ibu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan).

Untuk itu, Presiden banyak berharap terhadap peran organisasi perempuan dalam membangun negara ini, dalam membangun Indonesia, termasuk di dalamnya peran besar dari Wanita Katolik Republik Indonesia.

Negara Besar

Presiden menjelaskan, Indonesia adalah negara besar sekali yang diberi anugerah Tuhan keberagaman. Ia menyebutkan, ada 714 suku, jauh berbeda dengan Singapura yang hanya memiliki empat suku, dan Afghanistan yang hanya memiliki tujuh suku.

“Inilah yang patut kita syukuri dan harus kita pelihara, harus kita rawat persatuan kita, persaudaraan kita, kerukunan kita. Karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, adalah kerukunan, adalah persaudaraan,” tegas Presiden Jokowi.

Tapi yang sering terjadi, menurut Presiden, karena pilihan bupati, wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden kadang-kadang hal ini menjadi kelihatan terpecah-pecah.

“Saya ingin agar ini disampaikan, jangan sampai karena pesta demokrasi setiap lima tahun, bukan hanya 2019 saja, setiap lima tahun Pilkada ada, Pilpres ada, terus kita terpecah-pecah,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menuturkan, silakan misalnya ada pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, atau pilihan presiden, pilih saja yang paling baik. “Tentu saja perlu kita lihat rekam jejak, track record, prestasinya apa dilihat, atau dalam debat  adu kontestasi, adu program, adu ide, adu gagasan, itu yang dilihat,” ujarnya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo, para pastur, para romo, dan seluruh jajaran pengurus KWI. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan