Presiden Parlemen Eropa Kritik Kabinet Baru Inggris

BRUSSEL, SATUHARAPAN.COM - Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz mengkritik kabinet baru Perdana Menteri Inggris Theresa May, mengatakan itu melanjutkan “siklus berbahaya” yang akan merugikan Inggris dan Eropa.

Schulz mengatakan kabinet tersebut, seperti yang dijalankan pendahulu May, David Cameron, dibentuk berdasarkan penyelesaian perpecahan internal dalam partai berkuasa Konservatif, bukannya mengedepankan kepentingan nasional.

“Kami akan bekerja secara konstruktif dengan pemerintah Inggris yang baru terpilih di masa-masa sulit ini, seperti di masa lalu,” menurut pernyataan politikus Jerman tersebut, pada hari Kamis (14/7).

“Namun, komposisi kabinet baru menunjukkan fokusnya bukan pada masa depan negara tapi lebih tentang memuaskan kohesi internal Partai Tory (Konservatif),” imbuhnya.

“Sayangnya, kabinet itu melanjutkan apa yang menjadi titik awal referendum malang ini,” ujar Schulz.

Menteri Luar Negeri untuk Urusan Keluarnya dari UE (Menteri Brexit) David Davis tiba di kantor kabinet pada 14 Juli, hari pertamanya menjabat setelah ditunjuk Perdana Menteri Theresa May.

Schulz menyinggung keputusan Cameron menggelar referendum pada 23 Juni mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa -ketika rakyat memilih keluar- untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak yang skeptis terhadap euro dalam partai itu. 

Presiden UE Berharap Hubungan Produktif

Presiden Uni Eropa Donald Tusk berharap "hubungan yang produktif" ke depannya dengan Perdana Menteri Theresa May, yang akan menghadapi tugas negosiasi perpisahan Inggris dengan Uni Eropa.

"Saya berharap hubungan kerja sama yang bermanfaat dan menyambut Anda di Dewan Eropa" dari para pemimpin Uni Eropa, Tusk mengatakan dalam sebuah surat pendek yang dirilis oleh kantornya pada Rabu (13/7).

Pertemuan pertama Theresa May dengan para pemimpin Uni Eropa akan berlangsung saat KTT G20 di Tiongkok pada 4 atau 5 September, tapi pertemuannya dengan semua 27 pemimpin Uni Eropa lainnya akan terjadi di pertemuan Dewan Eropa pada 20-21 Oktober.

Sejak Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa pada refrendum 23 Juni, para petinggi Eropa meminta London dengan cepat meresmikan keputusan tersebut tapi May mengindikasikan tidak mau terburu-buru dalam melakukan hal tersebut.

Selama kunjungan ke Tiongkok, Tusk mengatakan bahwa "setelah prosedur perceraian, Inggris tetap menjadi partner terdekat kami".

Skotlandia Desak PM Inggris Hargai Pilihan Anti-Brexit

Sementara Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon menegaskan bahwa Brexit tidak harus berlaku untuk Skotlandia, dimana mayoritas memilih Inggris bertahan di Uni Eropa.

Saat David Cameron menyerahkan kekuasaan kepada Perdana Menteri Theresa May, pemimpin Partai separatis Nasional Skotlandia (SNP) itu mengatakan dia akan mendesak perdana menteri baru Inggris untuk menghormati pilihan Skotlandia.

"Theresa May mengatakan pandanganya Brexit artinya Brexit. Saya menghormati dia memiliki mandat untuk itu ketika Inggris dan Wales memilih," kata Sturgeon kepada wartawan di London, hari Rabu (13/7).

Namun, "Brexit tidak berarti Brexit untuk Skotlandia karena Skotlandia tidak memilih Brexit", katanya. "Bagi kami, Bertahan berarti Bertahan."

Sturgeon mengatakan dia memiliki mandat untuk "menghormati keinginan rakyat Skotlandia untuk menemukan cara agar Skotlandia tetap di Uni Eropa atau melindungi hubungan kami dengan Uni Eropa".

Dua tahun lalu, Skotlandia memilih untuk tinggal di Inggris Raya pada referendum September 2014. (AFP)