INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja
21:16 WIB | Selasa, 26 November 2013
Presiden Perintahkan Menlu Panggil Dubes Singapura dan Korsel Terkait Penyadapan
JAKARTA, SATUHARAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menginstruksikan pada Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan pada Dubes Singapura dan Korea Selatan terkait laporan dua negara itu ikut membantu penyadapan Australia dan AS atas beberapa pejabat Indonesia.
“Saya mendengar dari saudara-saudara kalangan pers dan anggota masyarakat yang ingin tahu dan ingin mendengarkan apa respon saya yaitu berkaitan dengan dugaan terhadap dua negara yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan, salah satu sahabat baik Indonesia yang katanya membantu Australia dan Amerika Serikat dalam penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain,” kata Presiden SBY kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11) petang.
Presiden SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang.
“Percayalah, Pemerintah akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus pemerintah jalankan,” kata Presiden SBY.
Dugaan keterlibatan Singapura dan Korsel dalam penyadapan yang dilakukan Australia dan Indonesia dilaporkan oleh Harian Australia Sydney Morning Herarld (SMH). SMH melaporkan bahwa Singapura dan Korea Selatan membantu AS menyadap dengan menggunakan kabel serat optik di bawah laut.
Laporan itu mengangkat peta yang dibocorkan oleh Edward Snowden dan diterbitkan surat kabar Belanda NRC Handelsblad. Peta itu menunjukkan jaringan di bawah laut untuk menyadap komunikasi.
Singapura disebut sebagai salah satu lokasi tempat informasi penyadapan dapat diakses. SMH melaporkan Australia dan Singapura bekerja sama untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1970-an. (Setkab)
BERITA TERKAIT
KABAR TERBARU
Pemerhati Lingkungan Tolak Kekah Keluar Natuna
NATUNA, SATUHARAPAN.COM - Pemerhati Lingkungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menolak h...