Presiden Rouhani: Mayoritas Rakyat Iran Dukung Kesepakatan Nuklir

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan mayoritas rakyat Iran mendukung kesepakatan nuklir yang ia tandatangani dengan Amerika Serikat (AS) dan menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara kemungkinan akan meratifikasinya.

Dalam sebuah wawancara dengan acara CBS "60 Minutes" yang disiarkan pada Minggu (Senin WIB) di AS, Rouhani mengatakan AS masih mendapat ketidakpercayaan di negaranya, namun kesepakatan tersebut akan membantu memperbaiki hubungan.

"Mayoritas rakyat kami, dalam jajak pendapat memiliki pandangan positif atas perjanjian tersebut," katanya kepada pewawancara CBS Steve Kroft.

Dan biasanya lembaga-lembaga negara seperti parlemen dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, tidak jauh berbeda dari opini publik dan bergerak ke arah itu, katanya.

Pada April lalu, pemerintahan Presiden AS Barack Obama menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Rouhani untuk melepaskan Iran dari banyak sanksi ekonomi yang merugikan ekonomi dengan imbalan kontrol ketat atas program nuklirnya.

Namun, Iran terutama dipimpin oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bukan Rouhani, dan faksi-faksi kuat di Teheran telah berbicara untuk menentang kesepakatan itu karena merasa tidak adil dengan membatasi kedaulatan mereka.

"Permusuhan yang terjadi antara AS dan Iran selama beberapa dasa warsa, jarak, perbedaan pendapat, dan kurangnya kepercayaan, tidak akan dapat hilang segera," Rouhani mengakui.

"Yang penting adalah arah mana yang kami tuju? Apakah kita menuju untuk memperkuat permusuhan atau menurun permusuhan ini? Saya percaya kami telah mengambil langkah-langkah pertama menuju penurunan perseteruan ini," kata Rouhani.

Khamenei yang memiliki keputusan akhir terhadap semua kebijakan, telah berulang kali memperingatkan terhadap munculnya pengaruh Barat di Iran setelah perjanjian nuklir tersebut.

Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatik pada 1980 setelah krisis penyanderaan dan Khamenei mengatakan pada pekan lalu bahwa Iran tidak akan mengadakan negosiasi dengan Washington di luar masalah nuklir. (AFP/Ant)