Presiden Serahkan Satu Juta Sertifikat Tanah Kepada Rakyat
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menyerahkan satu juta sertifikat hak atas tanah kepada rakyat di 31 provinsi hari Senin (9/11) berkaitan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2020.
Penyerahan dilakukan dalam acara secara virtual melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta. Tiga puluh penerima sertifikat sebagai wakil hadir secara langsung setelah menjalani pemeriksaan dan protokol kesehatan. Penerima lain dari hampir seluruh provinsi mengikuti melalui konferensi video.
Jokowi mengatakan bahwa ketika turun ke daerah, dia acap kali menerima keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal itu pada akhirnya menyebabkan terjadinya banyak sengketa lahan.
Selain itu, banyak laporan yang didapat Presiden bahwa dahulu warga juga merasa enggan untuk mengurus sertifikat, karena prosedurnya yang rumit, berbelit, dan membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Enggak usah ngomong ke saya, saya mengalami sendiri mengurus juga lama banget. Saya pernah mengalami sendiri. Jadi enggak usah diceritakan pun saya sudah tahu," katanya.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mencari cara mempermudah prosedur pengurusan sertifikat hak atas tanah sekaligus mempercepat penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.
Target 2020: Tujuh Juta Sertifikat
Percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo.
Kementerian ATR pada 2017 lalu menerbitkan dan menyerahkan sebanyak 5,4 juta sertifikat setelah tahun-tahun sebelumnya hanya mampu menerbitkan kurang lebih 500 ribu-an sertifikat. Target dan realisasi tersebut meningkat tiap tahunnya di mana pada tahun 2019 lalu tercatat sebanyak 11,2 juta sertifikat hak atas tanah telah diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
"Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi tujuh juta. Saya yakin ini juga bisa tercapai," katanya.
Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, melaporkan bahwa dari stujuh juta target penyerahan sertifikat yang ditetapkan untuk tahun 2020 ini, Kementerian ATR telah merealisasikan kurang lebih 6,5 juta bidang tanah.
"Kementerian ATR/BPN telah mensertifikatkan sebanyak 5,4 juta pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan 11,2 juta pada Tahun 2019. Karena pandemi dan refocusing anggaran, target PTSL 2020 menjadi 7.370.510 bidang dan pada saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang," katanya.
Editor : Sabar Subekti
Rusia Hadapi Masalah Ekonomi Yang Berat di Tengah Perang Ukr...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Inflasi yang membandel, biaya pinjaman yang selangit, risiko kebangkrutan, d...