Presiden: Status Endemi, Penanganan COVID-19 Tidak Lagi Gratis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada warga bahwa penanganan pasien COVID-19 tidak lagi gratis atau ditanggung pemerintah apabila sudah terjadi perubahan status dari pandemi menjadi endemi.

Presiden menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Jawa Barat, hari Minggu, di mana ia menyebut dalam satu hingga dua pekan ke depan pemerintah akan menyatakan status endemi untuk COVID-19.

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi kalau kena COVID-19, bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemic, jangan tepuk tangan dulu, sakit COVID-19, bayar. Konsekuensinya itu," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sempat mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 menjadi pekerjaan terberat yang ia hadapi selama masa pemerintahannya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan telah memutuskan Indonesia segera memasuki status endemi COVID-19 atas pertimbangan jumlah kasus harian dan kasus aktif COVID-19 yang melandai serta luasnya cakupan vaksinasi COVID-19.

"Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan, (ini) baru dimatangkan, dalam seminggu, dua minggu," kata kata Jokowi setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan Pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut status darurat COVID-19 pada 5 Mei 2023.

Muhadjir menyebut Pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi COVID-19 di Indonesia.

Editor : Sabar Subekti