Presiden Targetkan Enam Bulan "One-Stop Service" Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo menargetkan jangka waktu hingga enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service", atau pusat layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi.

"Saya berikan target tiga-enam bulan, yang namanya one-stop service nasional harus jadi," kata Presiden Jokowi saat membuka acara CEO Forum Kompas di Jakarta, Jumat (7/11).

Dengan demikian, menurut Presiden, pihak investor yang ingin mengurus perizinan hanya melakukannya di satu tempat, tidak harus berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementerian lain.

Jokowi yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga lebih menyarankan agar satu tempat untuk mengurus beragam perizinan itu di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Presiden juga meminta agar pemerintah dapat mengarahkan jenis investasi yang diprioritaskan, seperti pembangkit tenaga listrik, yang dapat mendorong hilirisasi sehingga terjadi peningkatan nilai tambah. "Nilai tambah seharusnya ada di negara kita sendiri, bukan di negara lain," katanya.

Presiden menegaskan, perizinan juga dipercepat, dibuat simpel, tidak menginginkan ada yang “main-main” atau mencoba-coba untuk "lompat pagar".

Ia mengakui, saat ini banyak investor yang datang untuk menanamkan modalnya di Tanah Air, tetapi harus menghadapi urusan perizinan yang sangat ruwet. "Kadang-kadang membuat investor lemas sebelum memulai," kata Joko Widodo.

Untuk itu, Presiden meminta pembenahan berbagai aturan perizinan yang meruwetkan itu, agar berbagai sektor perekonomian dapat lebih diperlancar. (Ant)

Editor : Sotyati