Presiden Tolak Revisi UU Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi Undang-Undang No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Istana Negara, pada Senin (18/5).

Usai pertemuan tersebut berlangsung, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan secara implisit Presiden Jokowi menolak dan meminta DPR RI mempertimbangkan kembali rencana revisi UU No 8/2015 tentang Pilkada.

‎"Presiden menyampaikan ke DPR untuk mempertimbangkan ulang revisi UU Pilkada ini, secara implisitnya Presiden menolak," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5) sore.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan pemerintah menolak rencana DPR RI revisi UU No 8/2015 tentang Pilkada. Karena, ditakutkan revisi tersebut nantinya tidak hanya sebatas masalah syarat pencalonan saja, tapi merembet pada pasal-pasal lain.

Menurut Tjahjo, hingga saat ini pemerintah belum menyepakati usul DPR RI tersebut. Pemerintah sejalan dengan pandangan yang diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana untuk partai politik beresengketa, maka berpatokan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Sementara, Ketua DPR RI Setya Novanto menjelaskan Presiden Jokowi masih mempertimbangkan rencana revisi UU No 8/2015 tentang Pilkada. Menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Presiden Jokowi. Apapun hasilnya, DPR RI akan melakukan evaluasi terbaik demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

"Saat ini, (rencana revisi UU Pilkada masih dipertimbangkan Presiden bersama menteri terkait. Apakah Presiden akan setuju atau ada hal-hal kebijakan lain, kita tunggu saja hasilnya," kata Noanto di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

"Apapun yang jadi keputusannya, kita akan melakukan evaluasi terbaik, demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia," politisi Partai Golkar itu menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja