Presiden Tunisia Tolak Konsultasi untuk Mengganti Pemerintah

TUNIS, SATUHARAPAN.COM-Partai Ennahdha yang diilhami oleh Islamis Tunisia, yang terbesar di parlemen, menyerukan konsultasi guna menunjuk perdana menteri baru. Namun langkah itu ditentang oleh Presiden Kais Saied.

Perdana Menteri Elyes Fakhfakh dilantik pada bulan Februari setelah memenangkan mosi percaya di parlemen menyusul kebuntuan empat bulan pasca pemilihan di tengah ketegangan dengan Partai Ennahdha.

Fakhfakh sedang diselidiki atas dugaan kegagalan menyerahkan kendali atas saham yang dimilikinya di perusahaan swasta yang telah memenangkan kontrak publik.

Dewan konsultasi Ennahdha meminta pemimpin partai, Rached Ghannouchi "untuk melakukan konsultasi... tentang perubahan pemerintahan," kata presiden dewan, Abdelkarim Harouni.

"Situasi ekonomi dan sosial sangat serius dan hanya dapat diatasi oleh pemerintah yang kepalanya tidak dicurigai memiliki konflik kepentingan," katanya dalam konferensi pers. "Ennahdha tidak mengizinkan kecurigaan korupsi terjadi di pemerintahan," kata Harouni.

Hubungan antara Ennahdha dan Fakhfakh telah tegang sejak pemilihan legislatif pada bulan Oktober.

Presiden Saied menolak permintaan Ennahdha untuk konsultasi agar pemerintahan terus berlanjut. "Tidak akan ada konsultasi selama perdana menteri tetap berkuasa," kata kantornya dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan perdana menteri.

Dalam perkembangan terkait, ketua blok Free Destourian Party (Free Constitutional Party) Tunisia, Abir Moussi, mengatakan pada hari Senin (13/7) bahwa pemimpin Ennahdha, Rached Ghannouchi, tidak dapat menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya.

Ekonomi Tunisia yang sudah rapuh telah terpukul oleh pandemi virus corona. Dan Fakhfakh mengatakan bulan lalu bahwa ekonomi akan menyusut sekitar enam persen tahun ini karena "semua perusahaan negara mengalami kebangkrutan." (AFP)

Editor : Sabar Subekti