Uni Eropa Akan Bahas Sanksi Terhadap Turki

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa akan menyusun proposal tentang permintaan Yunani yang akan memungkinkan sanksi terhadap Turki jika Ankara melakukan tindakan kriminal terhadap Yunani, kata Menteri Luar Negeri Yunani, pada hari Rabu (15/7), menurut Greek News.

"Dewan menyetujui dan memberikan mandat kepada Perwakilan Tinggi," kata Nikos Dendias, Menteri Luar Negeri Yunani.

Yunani membahas dengan Uni Eropa tentang berbagai sanksi terhadap Turki, termasuk sanksi pada pariwisata, bank, dan penangguhan impor dan ekspor ke negara itu, kata Dendia kepada Star Channel.

Yunani marah oleh kesepakatan kontroversial yang dicapai antara Pemerintah Libya yang diakui secara internasional, Kesepakatan Nasional (GNA), salah satu faksi utama yang berperang dalam perang saudara Libya, dan Turki. Kesepakatan yang tidak melibatkan parlemen Libya itu  memberikan hak pengeboran gas dan minyak pada Ankara atas sejumlah besar wilayah Mediterania Timur. Yunani, Siprus, Mesir, dan UE, semuanya mengecam kesepakatan itu.

Seorang penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat ancaman terhadap Yunani, mengatakan Turki akan membalas jika Yunani bergerak untuk membela bagian-bagian Laut Mediterania yang telah dijelajahi oleh Ankara, menurut laporan Greek City Times, sebuah situs berita yang berfokus pada ekspatriat Yunani.

Cadangan Minyak Libya

Konflik yang sedang berlangsung di Libya memiliki dampak langsung pada wilayah Mediterania Timur saat Turki mengamankan kesepakatan lebih lanjut dengan GNA, yang telah didukung oleh Ankara dengan pasokan senjata dan milisi. Meskipun motif campur tangan Turki di Libya tidak jelas, para ahli mengatakan bahwa itu mungkin merupakan langkah untuk mengamankan aset hidrokarbon negara itu.

Perjuangan untuk mengendalikan pasokan minyak ini telah menjadi pusat kerusuhan negara sejak 2011. Libya memiliki 48,4 miliar barel cadangan minyak, cadangan yang terbukti terbesar Afrika, dan membuat negara ini pemain penting dalam pasar hidrokarbon global.

Sementara itu Turki secara historis vokal dalam ambisinya untuk menjadi pusat hidrokarbon regional, dan langkah untuk mengamankan sumber daya Mediterania Timur yang subur bisa menjadi satu langkah ke arah itu, kata para analis dalam laporan Al Arabiya.

Menteri luar negeri juga mengatakan bahwa sesi tindak lanjut mengenai sanksi terhadap Turki akan berlangsung pada bulan Agustus, dan bukan September seperti yang diumumkan sebelumnya.

Editor : Sabar Subekti