Pro-Demokrasi Protes Pembatasan Calon Pemimpin Hong Kong

Ilustrasi. (asianews.it)

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM – Para aktivis pro-demokrasi bersumpah pada Minggu (31/8) untuk membuat pusat keuangan Hong Kong berhenti setelah parlemen Tiongkok menolak tuntutan mereka untuk hak bebas memilih pemimpin berikutnya bekas koloni Inggris pada 2017.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) mendukung kerangka kerja untuk membiarkan hanya dua atau tiga kandidat yang maju pada pemilihan Ketua Eksekutif Hong Kong. Pada 2017 nanti untuk pertama kali—setelah diserahkan dari Inggris ke Tiongkok—rakyat Hong Kong dapat memilih langsung ketua eksekutifnya. Namun, semua calon harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan mayoritas dari komite pencalonan yang mungkin banyak diisi loyalis Beijing.

Keputusan yang relatif sulit oleh NPC—penengah final dari Tiongkok untuk urusan demokrasi di kota ini— membuat hampir tidak mungkin bagi oposisi demokrat untuk mendapatkan surat suara.

"Ini adalah keputusan hukum, adil dan wajar. Ini adalah bermartabat, keputusan bijaksana, dan akibat hukum yang tidak diragukan lagi," kata Li Fei, wakil sekretaris jenderal komite berdiri NPC, kepada wartawan setelah keputusan.

Ratusan aktivis "Occupy Central" aktivis, yang menuntut Beijing memungkinkan, pemilihan umum yang bebas nyata, siap untuk menggelar protes kecil pada Minggu malam untuk secara resmi meluncurkan kampanye pembangkangan sipil yang akan klimaks dengan blokade pada beberapa waktu di distrik bisnis Central di kota ini.

"Hari ini tidak hanya hari paling gelap dalam sejarah perkembangan demokrasi Hong Kong, hari ini juga merupakan hari paling gelap dari satu negara, dua sistem," kata Benny Tai, seorang profesor hukum dan salah satu pemimpin utama Occupy Central ini, mengacu pada rumus di mana kapitalis Hong Kong, dengan populasi sekitar 7,2 juta, dikembalikan ke pemerintahan Komunis Tiongkok pada 1997.

Gerakan Occupy Central dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa "semua kemungkinan dialog telah habis dan pendudukan kawasan Central pasti akan terjadi." Ini tidak memberikan jangka waktu untuk aksinya.

Seorang juru bicara Hong Kong Exchanges and Clearing (0388.HK), yang mengoperasikan Bursa Efek Hong Kong, mengatakan perencanaan kontingensi diambil dengan sangat serius. "Kami telah lama memiliki tim spesialis yang mengoordinasikan rencana tanggap kelompok untuk skenario yang menempatkan pada risiko operasi terus pertukaran atau mengancam kesejahteraan atau keamanan staf kami."

Kepala eksekutif Hong Kong saat ini, Leung Chun-ying mengatakan, keputusan Beijing merupakan langkah maju yang besar dalam pembangunan Hong Kong.

"Hak pilih universal untuk (chief executive) pemilihan melalui" satu orang, satu suara "oleh orang-orang Hong Kong tidak hanya langkah besar ke depan untuk Hong Kong, tetapi juga tonggak bersejarah bagi negara kita," katanya, menambahkan orang harus mengekspresikan pendapat mereka melalui cara-cara damai dan legal.

Reformasi politik telah menjadi sumber konstan gesekan antara gerakan pro-demokrasi Hong Kong dan daratan sejak Inggris kembali kota ke Tiongkok 17 tahun yang lalu.

Di dekat Macau, daerah administratif khusus yang lain, pemimpin dan calon tunggal Fernando Chui "terpilih kembali" pada Minggu oleh panel beranggota 400 orang yang sebagian besar loyalis pro-Tiongkok di bekas koloni Portugis kecil tapi kaya ini.

Tindakan

Puluhan kendaraan polisi dan ratusan petugas dikerahkan di luar markas pemerintah Hong Kong saat orang-orang mulai berkumpul pada Minggu malam, menantang hujan deras di kali, dengan beberapa slogan nyanyian.

Gedung-gedung pemerintah utama, termasuk kantor Chief Executive dan barak Tentara Pembebasan Rakyat di dekatnya, juga dikelilingi oleh pagar tinggi dan barikade.

"Keputusan NPC ini tidak meninggalkan ruang bagi kami untuk memperjuangkan sistem benar-benar demokratis, dan kami akan memulai kampanye kami untuk damai, perjuangan tanpa kekerasan," kata Joseph Cheng, penyelenggara dari Aliansi untuk Demokrasi Sejati, koalisi kelompok advokasi hak pilih yang universal di Hong Kong. "Kami ingin memberi tahu dunia kita belum menyerah. Kami akan terus berjuang."

Amerika Serikat menanggapi dengan hati-hati. Mengomentari protes yang direncanakan, seorang pejabat AS yang menolak untuk diidentifikasi dengan nama mengatakan Washington mendukung Hong Kong "tradisi dan perlindungan Dasar Hukum kebebasan yang diakui secara internasional, termasuk kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi."

Pejabat itu juga mengatakan "legitimasi kepala eksekutif akan sangat ditingkatkan jika" pemilu memberikan orang-orang Hong Kong pilihan asli calon wakil kehendak pemilih. "

"Kami memahami bahwa 31 Agustus pengumuman adalah salah satu langkah dalam proses yang berkelanjutan yang mengarah ke keputusan akhir tentang reformasi pemilu di Hong Kong dan akan terus menyaksikan proses terungkap," kata pejabat itu di Washington.

Di permukaan, keputusan NPC merupakan terobosan yang mendukung kerangka kerja untuk pemilihan langsung pertama dengan sebuah kota Cina untuk memilih pemimpinnya. Beijing sudah mengatakan ini sebagai tonggak reformasi demokrasi.

Namun, dengan pembatasan erat nominasi kepemimpinan untuk 2017, beberapa tokoh pro-demokrasi mengatakan Beijing mendorong demokrasi palsu versi Tiongkok.

Pernyataan NPC mengatakan semua nominasi akan diproses sesuai dengan "prosedur demokratis" dan masing-masing kandidat akan membutuhkan dukungan dari lebih dari setengah dari komite pencalonan yang akan mirip dengan komposisi panitia pemilihan 1.200 orang yang mayoritas diisi dengan loyalis Beijing.

Kerangka pemilihan yang diusulkan masih akan harus disetujui oleh dua pertiga anggota legislatif dengan 70 kursi Hong Kong. Dengan anggota parlemen pro-demokrasi memegang lebih dari sepertiga kursi, proposal kemungkinan akan terhambat.

Dalam hal ini, pemimpin berikutnya akan mungkin lagi dipilih oleh komite pemilihan kecil. Wang Zhenmin, seorang sarjana hukum terkemuka dan penasihat pemerintah Tiongkok, mengatakan baru-baruini bahwa, "Pemilihan umum yang kurang sempurna lebih baik daripada tidak ada hak pilih universal," menambahkan bahwa jendela kesempatan di Hong Kong adalah persimpangan sejarah setelah "2.000 tahun (Cina) sejarah feodal tanpa demokrasi apa pun. "

Para pejabat senior Tiongkok telah berulang kali memperingatkan aktivis terhadap mereka bahwa protes mereka "ilegal", dan mengatakan mereka tidak akan mundur.

Beberapa anggota kunci dari gerakan pro-demokrasi, termasuk raja media Jimmy Lai, juga telah datang di bawah tekanan dalam jangka-sampai keputusan parlemen Cina.

Tiongkok juga telah berulang kali memperingatkan terhadap campur tangan asing, mengatakan tidak akan menoleransi jika itu terjadi di Hong Kong "sebagai jembatan untuk menumbangkan dan menyusup daratan."

Gerakan Occupy Central belum memenangkan dukungan luas di kalangan kelas menengah Hong Kong, yang peduli tentang pertentangan Cina dan gangguan bisnis. Setiap tindakan yang kuat oleh Tiongkok atau polisi Hong Kong bisa mengubah itu. (bbc.com/reuters.com)

Artikel tentang perjuangan rakyat Hongkong menegakkan demokrasi dapat Anda baca di: