Problem Administrasi Hambat Pelaksanaan Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN. COM –  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar Desember mendatang dinilai terganjal hambatan-hambatan administratif. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan kerumitan administratif yang harus dipenuhi pasangan calon kandidat kepala daerah memunculkan potensi kegagalan keberlangsungan pilkada tersebut.

“Terlalu banyak hal yang remeh-temeh. Kesulitan administrasi berpotensi menghilangkan hak orang untuk terlibat di dalam pilkada dan menghambat pelaksanaan pilkada itu sendiri. Urusan administrasi bukan hanya menghalangi, tapi juga dapat mengagalkan pelaksanaan pilakada yang berlangsung,” ujar Ray dalam Diskusi Pilkada Serentak di Gedung Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Kamis (10/9).

Kesulitan administrasi ini pun menjadi sebab munculnya kandidat tunggal di berbagai daerah di Indonesia. Persoalan ini rupanya telah menjadi persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pilkada kali ini.

Sorotan tentang buruknya pelaksanaan pilkada tak hanya menyoal syarat administrasi yang harus dipenuhi pasangan calon kandidat. Di luar itu, output pilkada masih kerap menjadi ganjalan.

Di Nusantara, pilkada kerap kali dimeriahkan dengan pernak-pernik kampanye calon kandidat yang ramai. Namun, terkadang pernak-pernik yang menonjol tak sebanding dengan lahirnya pemimpin yang kredibel dan diharapkan masyarakat.

“Ini perdebatan yang disebut bersifat teknis dan sangat subtantif. Kultur cara bertanding kandidat belum sepenuhnya dapat beradaptasi. Perubahan ini tidak datang dari desain kultural partai, tapi dari kandidatnya saja,” ujar Ray.

Terlepas dari berbagai hal yang menghalangi pelaksanaannya, Pilkada langsung yang dilaksanakan serentak akan mendorong strategi masyarakat untuk memilih kandidatnya. Masyarakat juga dengan cerdas akan mengawal Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melalui media sosial.

Editor : Sotyati