Program Jokowi Dipastikan Masuk Pembahasan RAPBN 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan program prioritas Presiden-Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan masuk dalam pembahasan Rancangan APBN 2015 yang akan disahkan menjadi APBN 2015 pada akhir September 2014.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, Senin (1/9), mengatakan pihaknya siap menerima usulan program prioritas Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan disampaikan fraksi partai koalisi pendukung Jokowi di Rapat Panitia Kerja RAPBN, yang dimulai Rabu (3/9).

Armida mengatakan kepastian masuk atau tidaknya program Presiden terpilih akan ditentukan dalam rangkaian Rapat Pembahasan RAPBN 2015 dengan persetujuan semua fraksi partai.

"Nanti tergantung anggota DPR di rapat Panitia Kerja (Panja), tentu nanti jika ada program prioritas Presiden terpilih ingin dimasukkan. Kita sudah siap dengan persandingannya," kata dia.

Armida menjelaskan persandingan yang dimaksud adalah pemetaan program Presiden terpilih Jokowi, dengan program pemerintahan sekarang atau yang menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2015.

Postur RAPBN 2015, seperti dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, masih bersifat acuan (baseline). Pemerintah sekarang pun belum memasukkan program baru dalam postur anggaran belanja tersebut.

"Misalnya, (program Jokowi) Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat, atau Dana Desa. Nanti disandingkan dengan program yang sudah ada di pemerintahan," ujarnya.

Dia mencontohkan Kartu Indonesia Pintar yang diusung Jokowi dapat diselaraskan dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program pemerintah sekarang. Komponen yang sana dan juga kemungkinan penyesuaian dua program tersebut akan dibahas di Rapat Panja DPR.

Dalam rapat Panja DPR itu, kata dia, akan juga disimulasikan prospek ke depannya mengenai program pemerintahan sekarang yang akan dikonversi menjadi program Jokowi.

Pengkonversian program itu dapat mencakup antara lain jenis program, ruang lingkup, dan sasaran program tersebut.

"Nanti penopang utamanya adalah fraksi-fraksi utama pemerintahan baru, karena mereka yang akan menyampaikan. Setuju atau tidak fraksi yang lain ? Kalau tidak setuju ya belum dapat dimasukkan berarti. Atau mungkin dibahas lagi di Rapat Kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri PPN mengatakan komunikasi pemerintah dengan tim transisi Jokowi akan dilakukan di DPR, dan melalui tiga Menteri yang sudah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun ketiga Menteri itu adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menargetkan pembahasan RAPBN dapat rampung pada 23 September.

"Tapi jika tidak, paling lama 30 September selesai," ujar dia. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja