Program Sosial Banyak Slogan Minim Implementasi

DEPOK, SATUHARAPAN.COM – Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra menyatakan bahwa program perlindungan sosial merupakan senjata utama yang selalu dikeluarkan dalam setiap kegiatan politik seperti dalam pemilihan presiden tahun 2014.

“Yang menjadi masalah adalah ketika pemerintahan baru sudah dibentuk program yang dikampanyekan tidak diadopsi dalam kebijakan pemerintah. Banyak slogan tapi minim implementasi,” kata Wiko dalam Workshop Nasional Tim Pemantau Gerakan Gender Watch di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (13/12).

Menurut Wiko, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pembangunan ekonomi, dan industri yang tumbuh cepat di Indonesia, ini akan berdampak pula kepada kebutuhan perlindungan sosial yang semakin besar. Oleh karena itu, agenda kebijakan sosial tersebut perlu didorong untuk mengantisipasi percepatan ekonomi.

Dia berpendapat bahwa meskipun pembangunan khususnya di daerah yang berkembang sangat pesat justru menimbulkan kantung-kantung kemiskinan yang baru. Apalagi program-program Presiden Jokowi seperti ide poros maritim yang akan membangun ekonomi di pesisir.

“Program Jokowi untuk perlindungan sosial sudah baik. Sekarang yang perlu dikawal adalah bagaimana implementasinya,” kata dia.

“Ide poros maritim ini perlu diawasi agar tidak menimbulkan kantung-kantung kemiskinan di daerah pesisir. Poros maritim ini diharapkan tidak hanya membangun ekonomi di pesisir tapi juga membangun manusia yang ada di pesisir.”

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja