Putra Papua Sekitar Jokowi Tak Bisa Jadi Jembatan Aspirasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Putra Papua yang berada di sekitar Presiden Joko Widodo seperti Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, dan penasihat senior, Michael Manufandu, dinilai tidak dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat tanah Papua.

Koordinator penelitian isu Papua di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Budi Hernawan, mengatakan kedua sosok tersebut dinilai banyak masyarakat Papua hanya sebagai Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Keduanya, tidak mewakili masyarakat di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kurang bisa menjadi jembatan. Banyak orang Papua mengeluh kalau sosok ini bukan mewakili siapapun, hanya dari tim sukses saja,” ucap Budi usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (12/3).

Menurut dia, sebaiknya Presiden Jokowi mengefektifkan komunikasi masalah Papua dengan pemimpin agama, pemerintah adat, dan pemerintah daerah.

“Presiden Jokowi tahu Papua membutuhkan dialog. Presiden Jokowi harus membangun komunikasi yang baik dengan Papua agar dia bisa menjalankan kewajibannya,” ujar Budi.

Ketika mengikuti rapat dengan Komite I DPD, hari Selasa (9/2) silam, Menteri koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai buruknya pembangunan di tanah Papua disebabkan ketidakcakapan pejabat di daerah menggunakan anggaran. Hal tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa dua gubernur di tanah Papua, Papua dan Papua Barat, tinggal di luar wilayah kepemimpinannya.

"Presiden bilang kita lakukan terbuka. Tapi harus tanggung jawab. 100 persen pimpinan Papua tinggal di luar Papua. Gimana bisa tahu masalah Papua kalau tinggalnya di sana!" ucap Luhut kala itu.

Menurut Luhut, pemerintah pusat akan menindaklanjuti temuan ini. Bahkan mempidanakan pihak yang terlibat termasuk gubernur sekali pun.

Luhut pun meminta agar warga Papua tidak selalu menyalahkan pemerintah pusat terkait pembangunan.

"Orang Papua harus berkaca biar enggak orang Jawa  aja yang salah. Semua urusan HAM jalan. Kalau ada case yang belum selesai, ya wajarlah," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari