Rachel: KMP Ingin Pastikan Jokowi-JK Realisasikan Janji Kampanye

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Rachel Maryam berharap Koalisi Merah Putih (KMP) bisa "menguasai" DPR sampai dengan tingkat alat kelengkapan (komisi dan badan).

"Bukan karena ingin berkuasa ataupun ingin menjegal pemerintahan Jokowi-JK, tetapi sebagai wakil rakyat kami ingin memastikan kalau Jokowi-JK merealisasikan janji-janji kampanyenya terhadap rakyat," kata Rachel Maryam, di Jakarta, Jumat (10/10).

Dia menambahkan, di MPR, KMP juga ingin memastikan dan menjaga agar pemerintahan Jokowi - JK berjalan dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Jokowi-JK dan pendukungnya tidak seharusnya punya kekhawatiran berlebihan terhadap KMP yang menguasai parlemen," kata dia.

Selain itu, pemerintahan Jokowi - JK sebaiknya fokus saja menjalankan tugas sebagai pemerintah dengan sebaik-baiknya. "Kalau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti adalah kebijakan yang prorakyat dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, tentunya tidak ada alasan bagi KMP untuk tidak mendukung," dia menambahkan.

Sebaliknya, kalau kebijakan tidak prorakyat dan bertentangan dengan prinsip-prinsi Pancasila dan UUD 1945, apalagi sampai mengancam NKRI, KMP akan menjadi yang terdepan untuk mengkritik secara keras.

Saat disinggung soal isu pada pelantikan (presiden dan wakil presiden) nanti KMP tidak akan menghormati proses tersebut, Rachel Maryam menjelaskan itu hanya isu murahan yang menyesatkan dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Sebaiknya isu-isu seperti itu tidak perlu ditanggapi dan dibuat semakin besar. Apalagi dengan ajakan-ajakan menduduki DPR dan people power untuk mengawal pelantikan Jokowi-JK," kata dia.

Dia berargumen cara-cara seperti itu malah bisa membuat rentan akan terjadinya konflik horizontal. Mengawal Jokowi-JK bukan dilakukan dengan menduduki DPR. Mengawal Jokowi-JK justru harus dilakukan dengan mendukung DPR agar bisa bekerja maksimal mengawal pemerintahan.

"Rakyat memilih Jokowi-JK karena menaruh harapan yang besar atas janji-janji yang telah disampaikannya. Jadi logikanya, yang harus dikawal itu janji-janjinya, bukan pelantikannya," katanya.

Editor : Sotyati