Raja Malaysia Wawancarai Anggota Parlemen untuk Tentukan PM Baru

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mewawancarai anggota parlemen atau Dewan Rakyat di negara tersebut untuk mengetahui sosok yang dianggap layak menjadi perdana menteri (PM) baru sebelum melakukan penunjukan, demikian disampaikan pihak kerajaan pada Selasa (25/2).

Sebanyak 222 anggota parlemen akan diwawancarai secara singkat satu per satu oleh Sultan Abdullah hingga dia melihat sendiri siapa yang memperoleh dukungan mayoritas sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang di negara tersebut, ujar Pengawas Keuangan dan Rumah Tangga Keluarga Kerajaan Ahmad Fadil Shamsuddin dalam sebuah konferensi pers.

Malaysia menggunakan sistem monarki konstitusional, dengan sembilan sultan atau penguasa, yang memimpin negara bagiannya masing-masing dan bertindak sebagai pemimpin keagamaan. Mereka secara bergiliran diangkat menjadi raja dengan masa jabatan selama lima tahun.

Ahmad Fadil mengatakan wawancara tersebut akan disaksikan oleh kepala sekretaris pemerintah Malaysia dan rencananya akan rampung pada Rabu (26/2).

"Ketentuan mengenai penunjukan PM terlihat jelas dalam undang-undang federal, terutama pasal 42 dan 43(2)a, yang menyatakan bahwa raja mengangkat seorang anggota parlemen sebagai PM yang menurutnya didukung oleh mayoritas anggota atau dengan kata lain orang yang, menurut penilaiannya, kemungkinan besar dipilih oleh mayoritas anggota parlemen," kata Ahmad Fadil.

"Hari ini dan besok seluruh anggota parlemen akan diundang untuk diwawancarai secara pribadi oleh raja. (Durasi) wawancara personal itu akan berlangsung singkat, antara 2-3 menit atau kurang," paparnya.

Dalam prosedur yang belum pernah dilakukan sebelumnya itu, para anggota parlemen juga akan menyatakan preferensi mereka tentang masa depan sebagai individu, bukan sebagai anggota partai atau blok politik mereka masing-masing.

"Kami tidak memproses berdasarkan partai karena hal itu diserahkan kepada masing-masing anggota," imbuh Ahmad Fadil.

Langkah tersebut dilakukan usai Mahathir Mohamad secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Senin (24/2). Sultan Abdullah menerima pengunduran dirinya, tetapi menunjuknya sebagai PM sementara hingga penggantinya terpilih dan kabinet baru dibentuk.

Foto-foto yang memperlihatkan Mahathir sedang bekerja di kantornya diunggah ke akun media sosial miliknya pada Selasa, dengan keterangan yang berbunyi, "Hari yang normal di kantor."

Mahathir Mohamad sendiri mengusulkan untuk memimpin pemerintah persatuan dan telah mengundang anggota parlemen dari berbagai partai politik saingan untuk bergabung, kata sumber-sumber politik pada hari Selasa.

Mahathir mengusulkan gagasan koalisi besar kepada para pemimpin partai politik besar yang ia temui pada Selasa (25/2) pagi, termasuk yang dari koalisinya yang baru saja runtuh dan partai-partai yang mereka kalahkan dalam pemilihan 2018, kata sumber tersebut.

"Dengan tidak adanya kandidat lain, tampaknya Mahathir siap untuk membentuk pemerintah," kata salah satu dari empat sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut.

Sementara partai kubu oposisi Malaysia pada Selasa menyerukan agar pemilihan digelar dan menolak mendukung pemerintah bersatu mana pun di bawah Perdana Menteri sementara Mahathir Mohamad.

"Kami mendesak agar parlemen dibubarkan dan biarkan rakyat yang memutuskan," kata Annuar Musa, anggota partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu saat konferensi pers bersama tiga partai oposisi lainnya.

"Apa pun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada mengundang ketidakstabilan." (Xinhua/Reuters)