Rakernas PDIP Akan Sampaikan Rekomendasi dan Sikap

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rapat kerja nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan akan menyampaikan rekomendasi dan sikap partai hasil dari sidang-sidang komisi, sebelum acara penutupan pada hari Selasa (12/1).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di lokasi Rakernas I PDIP, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin, mengatakan, hingga Senin malam, sidang-sidang komisi yang dibagi menjadi empat komisi sudah memasuki tahap perumusan dan diharapkan segera menghasilkan kesimpulan.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut, kata dia, akan menjadi rekomendasi dan sikap partai yang akan dibacakan sebelum penutupan Rakernas.

Komisi I, membahas aspek haluan negara melalui pembangunan nasional semesta berencana (PSBN) dan sikap politik.

Menurut dia, pada Komisi I ini, akan merusmuskan aspek-aspek strategis untuk menjadi kesimpulan, termasuk merumuskan "blue print" pembangunan jangka panjang dalam PSBN.

"Kesimpulan dari Komisi I ini akan menjadi sikap partai yang selanjutknya akan disosialisasikan ke lembaga-lembaga lainnya," katanya.

Komisi II, membahas program kerakyatan, internal partai, ulang tahun partai, dan bulan Bung Karno.

Menurut dia, pada komisi ini akann membuat kesimpulan yakni sinergisitas antara program partai dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Pada komisi ini, kata Hasto, merumuskan bagaimana kepala-kepala daerah dapat menjabarkan konsepsi pembangunan semesta berencana.

"Bagaimana kepala daerah dapat mendekatkan daerahnya dengan kesemestaannya. Bagaimana kepala daerah dapat mendekatkan hasil pertanian dengan pasarnya," katanya.

Komisi III, membahas soal pemenangan Pilkada.

Menurut Hasto, pada komisi ini akan menyimpulkan bagaimana sistem dapat dijalankan dengan baik.

"Jangan sampai pilkada berjalan tidak sesuai aturan dan harapan," katanya.

Kemudian, Komisi IV, membahas soal pemerintahan daerah.

Di komisi ini, kata dia, akan menyimpulkan bagaimana aturan-aturan penting tentang politik dan pemerintahan yang fair dan sejalan dengan kebijakan pemerintah.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari