Rakyat Minta Pemerintah Susun Panduan Manual Pancasila

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah melalui BPIP ataupun Kemendikbud diminta untuk segera menyusun panduan manual Pancasila sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila adalah konsep ideal yang perlu diinkarnasikan atau dibumikan, menjadi sebuah bentuk pegangan kehidupan sehari-hari dalam konteks tata hidup bernegara," ujar pengajar di Akademi Pancasila dan Bela Negara (APBN) Dhimas Anugrah di Jakarta, Senin (9/3).

Dhimas mendorong Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui BPIP serta Kemendikbud agar bisa membumikan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak berhenti pada sebuah konsep filsafat negara.

Namun, kata dia, Pancasila bisa dimplementasikan secara riil dalam bentuk panduan manual bagi rakyat Indonesia.

Menurut dia, Pancasila sebagai nilai filsafat selayaknya bisa menjadi etika kehidupan masyarakat sehari-hari, dan tidak sekadar menjadi simbol sakral.

"Hafal Pancasila itu bagus, tapi tidak berarti orang yang tidak hafal sila-sila Pancasila boleh dijadikan sasaran ledekan dan hujatan," ujarnya.

Pancasila sudah pasti bukan sekadar kalimat hafalan, namun sudah selayaknya menjadi napas yang menyatu dalam darah daging dan laku hidup manusia Indonesia.

"Saya kira BPIP menjadi yang terdepan dalam upaya pembumian Pancasila ini, maka Presiden perlu mengoptimalkan kinerja BPIP sebagai ujung tombak ikhtiar pembumian Pancasila," tutur Dhimas.

Doktor alumnus Oxford, Inggris, itu mendorong agar Pancasila segera masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal dari tingkat SD sampai SMA.

"Metode pengajaran dan silabusnya dapat disesuaikan dengan era kekinian, agar generasi milenial bahkan generasi Z antusias untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," ucapnya.

Hafalan Pancasila menjadi topik pembicaraan yang hangat dalam beberapa waktu terakhir setelah finalis Putri Indonesia 2020 asal Sumatra Barat (Sumbar) Kalista Iskandar tak lancar melafalkan Pancasila. Akibatnya gadis asli Bukittinggi itu menuai perundungan dan hujatan dari banyak pihak.

Secara moral, Dhimas mendorong Pemprov Sumbar melakukan langkah yang lebih bijak dalam menyikapi isu Kalista itu.

"Jika kita Pancasilais, maka kita menghidupi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika Kalista gagal melafalkan Pancasila, kita jangan merundung apa lagi menghujatnya, karena kita manusia yang beradab," kata pemegang 3 gelar magister itu.

Dhimas mengatakan justru Pemprov Sumbar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa memberi dukungan moral dan pembinaan kepada Kalista.

"Walau Kalista gagal melafalkan Pancasila dengan baik di grand final Putri Indonesia 2020 itu bukan alasan untuk tidak mengakui dia secara publik," kata Pemerhati yang juga tergabung di Oxford Center for Religion and Public Life, Inggris itu.

Dhimas juga menyarankan Kalista meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan secara khusus kepada masyarakat Sumbar atas kekeliruannya melafalkan Pancasila yang ditanyakan di malam Grand Final Putri Indonesia 2020 itu.

"Kalista boleh saja minta maaf dan mengakui secara terbuka, mungkin saja dia gugup atau apa pun penyebabnya, sehingga keliru melafalkan Pancasila. Itu bisa terjadi pada banyak orang," kata Dhimas. (Ant)