Rakyat Miskin Tambah, PKS: Tidak Elok Tunjangan DPR Naik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jazuli Juwaini, mengatakan pihaknya menolak rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara seperti Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Jazuli dalam pesan singkat yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Sabtu (19/9).

Menurut dia, kondisi perekonomian Indonesia saat ini semakin terpuruk dan ekonomi rakyat semakin sulit. Sehingga, tidak tepat jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara dilanjutkan. "Kami menilai tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan di saat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk," ujar Jazuli.

Selanjutnya, dia juga melihat saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Selain tidak elok, energi para pejabat negara lebih baik difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Apalagi data Badan Pusat Statistik BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," ucap Jazuli.

Dia menjelaskan, Fraksi PKS di DPR RI paham dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi dan prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun, asumsi dan prediksi itu salah, sehingga kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan.

"Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," kata Jazuli.

Dia pun mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah, DPR RI, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. "Prioritas rekomendasi Fraksi PKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," tutur Jazuli.

Editor : Bayu Probo