Ratusan Buruh Berunjuk Rasa di Kemenakertrans

Salah satu tenaga kerja buruh perempuan yang berunjuk rasa di depan gerbang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) menolak masalah Inpres terkait dengan UMP. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Ratusan buruh se-Jabotabek dan daerah lainnya berunjuk rasa di depan gerbang kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.

Dua orang tenaga kerja yang memasang spanduk di depan pagar Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Selatan.

Para buruh yang membawa atribut aksi demo yaitu berupa kurung batang sebagai simbol tuntutan.

Ratusan buruh yang baru saja tiba di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sempat membuat kemacetan di sekitar jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSP LEM) Se- Jabotabek menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (17/9). Para buruh menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2014 dan seterusnya secara mekanis tetap dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan sebagaimana telah diatur undang-undang.

Selain itu, mereka menuntut pemerintah memperbaiki regulasi dan mekanisme penepatan UMP untuk mewujudkan upah yang layak bagi seluruh buruh dan merevisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ratusan buruh yang berorasi di depan gerbang juga menyatakan sikapnya terhadap isu yang berkembang terkait masalah Instruksi Presiden (Inpres) yang membatasi Upah Minimum Provinsi (UMP), Kota/ Kabupaten (UMK). Mereka resah dan terganggu akibat pernyataan dari pejabat pemerintah dan politikus.

Editor : Bayu Probo