Ratusan Temuan BPK dari 2005, Segera Ditindaklanjuti

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, Blucer W. Rajagukguk, menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada Senin (28/10), di Balaikota, terkait dengan seluruh temuan BPK dan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

“Kalau melaporkan ke penegak hukum itu nanti urusannya Tipikor, dan sebagainya, adanya aparat penegak hokum di sini, artinya kita akan melihat posisi sekarang itu seperti apa. Kalau Gubernur ini kan eksekutif (pelaksana), posisi beliau tentunya akan mendorong aparat di bawahnya untuk melaksanakan peraturan dan rekomendasi,” kata Blucer mengenai pertemuannya dengnan Gubernur.

Ia berharap, seluruh temuan BPK mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti. Salah satunya PD.Dharma Jaya. Besok, ungkap Blucer, akan ada dari pihak Kejaksaan dan KPK juga. Tindakan selanjutnya berdasarkan rekomendasi yang ada, misalnya, dalam posisi audit, keuangan negara dikembalikan kalau memang yang digunakan itu tidak sah.

“Ada banyak sekali temuan, inikan dari 2005 sampai 2013 ada ratusan, saya tidak hafal. Kalau memang ada rekomendasi harus dikembalikan, harus segera dikembalikan, karena ini sudah terlalu lama.”

Untuk melaporkan, BPK bisa saja, tapi hanya kasus-kasus tertentu. Jadi ada mekanismenya, seperti MoU dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. “Mou BPK dengan aparat penegak hukum bisa berbeda, sehingga nanti, dari hasil kita mereka pun akan mempelajari temuan BPK. Kalau tugas BPK, biasanya hanya melakukan penghitungan kerugian negara. Jadi, nanti akan kita periksa data yang ada sudah cukup atau tidak; sudah memenuhi atau belum. Kalau belum, BPK akan minta (kepada aparat penegak hukum) kurang data ini atau data itu.” Blucer menjelaskan.

“Temuan itu bukan hanya persoalan-persoalan masalah belanja, kita banyak fokus juga masalah penerimaan. Selama tiga tahun terakhir naiknya dua triliun lebih penerimaan daerah, itu dari delapan triliun, naik ke 10 triliun, naik lagi ke 15 triliun,”

“Makanya uang itu banyak tersedia untuk anggaran kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Ini artinya keuangan DKI semakin membaik, terutama pemasukan dari pajak seperti pajak reklame, pajak kendaraan bermotor (PKB).”

Akan tetapi Blucer tidak memungkiri bahwa potensi kecolongan anggaran tetap terjadi. Jika ditelisik misalnya dari Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas III, seperti tidak diperhatikan. “Jadi kita juga jangan melihat belanja dari sisi uang, tapi bagaimana penggunaan uang itu sendiri.” Blucer berjanji akan segera mengkonfirmasi ratusan temuan BPK tersebut, tutupnya kepada wartawan di Balai Kota.

Editor : Bayu Probo