Sultan HB X: Bhinneka Tunggal Ika Belum Dihayati Politisi Kita

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika belum sepenuhnya menjadi kode etik para politisi Indonesia. Akibatnya, makin menjamur kelompok-kelompok garis keras. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakannya pada Konferensi Tahunan 2013, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) hari ini (28/10).

Di hadapan ratusan peserta dari berbagai agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, Sikh, Baha'i, dan penghayat kepercayaan, Sultan menekankan bahwa kelompok-kelompok intoleran ini mengatasnamakan agama dan identitas kelompok untuk mengendalikan masyarakat. Tujuan mereka adalah mengambil keuntungan ekonomi maupun politik. Akibatnya, nasionalisme menjadi hal yang langka dalam perilaku politik bangsa Indonesia.

Sultan menjadi keynote speaker dalam diskusi publik bertema, “Agama dan Politik: Menemukan Pemimpin dan Kepemimpinan dengan Etos Nasionalis, Religius, dan Berbudaya” pada acara yang diselenggarakan pada peringatan 85 tahun Sumpah Pemuda ini.

Pendidikan Perlu Perbaikan

Sultan dalam kesempatan itu menambahkan, “Pendidikan juga menjadi sektor yang membutuhkan banyak perbaikan. Kebutuhan akan pendidikan yang lebih maju dan penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih terintegrasi.”

“Namun, yang paling penting adalah pembentukan karakter bangsa yakni pembangunan sesuai dengan budaya bangsa yang berbasis kearifan lokal kita,” kata Sultan. Ia menambahkan, kekayaan budaya bangsa seharusnya tidak menjadi bagian yang memisahkan komponen bangsa, tetapi menjadi perekat. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi napas Kebangsaan Indonesia.