“Reshuffle Kabinet Tak Lebih dari Kompromi Politik”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Idil Akbar, menilai perombakan Kabinet Kerja yang baru dilakukan Presiden Joko Widodo tak lebih dari kompromi politik. Sebab, sosok-sosok pengganti yang dihadirkan memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh partai politik.

“Saya nilai ini tak lebih dari kompromi politik. Karena, secara jelas menggambarkan kedekatan mereka pada elit partai atau tokoh,” ujar Idil dalam pesan Blackberry Messenger kepada satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (12/8).

Dia memaparkan, seperti Darmin Nasution yang diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Kemudian Sofyan Djalil yang dilantik menjadi Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago dan Rizal Ramli yang mengisi pos Menteri Koordinator bidang Kemaritiman yang ditinggalkan Indroyono Soesilo mempunyai relasi yang akrab dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sementara Luhut Binsar Pandjaitan yang rangkap jabatan sebagai Kepala Staf Presiden dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kembali mendapat hadiah jasa politik setelah turut membantu kemenangan Jokowi-JK pada Pemilu Presiden 2014.

“Kita akan lihat bagaimana respons pasar terhadap perombakan kabinet ini. Jika tak juga mampu mengatasi masalah yang terjadi saat ini, maka saya kira gejolak politik tetap akan terus terjadi bahkan akan mengalami ekskalasi,” ucap Idil.

Dia pun mempertanyakan kompetensi sosok-sosok menteri pengganti, khususnya di sektor perekonomian. Dia meragukan sosok-sosok tersebut mampu memperbaiki nilai tukar rupiah yang semakin anjlok terhadap dolar Amerika Serikat, harga bahan kebutuhan pokok yang kian melonjak

“Saya kira semua ini akan menjadi ancaman ke depan jika menteri yang dipilih menggantikan juga tak mampu mengatasi permasalahan,” kata Idil.

Profil Singkat

Pramono Anung merupakan politisi PDI Perjuangan aktif sejak tahun 1998. Sebelum terjun ke dunia politik, Pramonoi sudah terlebih dahulu menggeluti dunia bisnis dengan banyak memangku posisi penting, misalnya direktur di PT Tanito Harum (1988-1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999).

Karier politik Pramono merangkak naik pada tahun 2000, ketika ia menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. Kemudian di tahun 2005, Pramono Anung naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Sebagai Sekjen PDIP, ia bertugas menggerakkan roda partai hingga ke daerah-daerah.

Pramono adalah sosok yang turut dalam tim pemenangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilu Presiden 2004. Namun, Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Pada tahun 2008, Pramono terpilih menjadi tokoh pemimpin muda berpengaruh versi majalah Biografi Politik. Banyak orang mengatakan penghargaan ini akan mendongkrak popularitasnya untuk maju sebagai capres 2009 dari PDI Perjuangan, namun ia sendiri tidak berpikir demikian.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya, Pramono ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI masa bakti 2009-2014, berdampingan dengan Sohibul Iman (PKS), Priyo Budi Santoso (Golkar), Marwoto Mitrohardjono (PAN), dan Marzuki Ali (Demokrat) sebagai ketua.

Kini, Pramono Anung resmi menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan posisi Andi Widjajanto. Pramono resmi dilantik oleh Presiden Jokowi terhitung mulai 12 Agustus 2015

Selanjutnya ada nama Thomas Lembong. Dia adalah Chief Executive Officer (CEO) dan Managing Partner Quvat Capital, bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Thomas pernah meraih penghargaan: Young Global Leader di World Economic Forum pada tahun 2008 dan telah menyelesaikan pendidikan di Harvard University, Amerika Serikat.

Selanjutnya adalah Darmin Nasution, lahir di Tapanuli, Sumatera Utara, pada  21 Desember 1948. Darmin pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Bapepam-LK, Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi, Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, Dirut LPEM-FEUI.

Terakhir adalah Rizal Ramli. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954, pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada di era Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Editor : Bayu Probo