Resolusi DK PBB: Larang Perdagangan Minyak dengan Teroris Irak dan Suriah

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi baru yang melarang negara dan warga negara anggota PBB untuk terlibat perdagangan minyak dengan kelompok teroris yang ada di Suriah dan Irak, yaitu Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) yang juga dikenal sebagai ISI (Negara Islam Irak dan Suriah) dan Jabhat Al-Nusra.

Resolusi yang dihasilkan pada pertemuan hari Senin (28/7) didasarkan pada keprihatinan atas laporan mengenai akses dan perebutan minyak dan jalur pipa di Suriah dan Irak oleh kelompok teroris yang terdaftar dalam daftar  organisasi teroris Dewan Keamanan 1267/1989, yaitu ISIL dan Jabhat Al-Nusra.

Disebutkan bahwa setiap perdagangan minyak dengan entitas tersebut akan menyebabkan tidak konsistennya pelaksanaan resolusi DK sebelumnya. Maka semua negara diwajibkan untuk memastikan bahwa warga negara mereka dan setiap orang dalam wilayah mereka tidak terlibat perdagangan minyak dengan entitas tersebut.

Dalam pernyataan oleh pimpinan DK yang beranggota 15 negara itu, disebutkan bahwa DK menegaskan komitmen yang kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah dan Irak. DK mengutuk keras keterlibatan apapun dalam perdagangan minyak secara langsung maupun tidak langsung minyak dari Suriah dan Irak yang melibatkan kelompok-kelompok teroris. Keterlibatan itu juga termasuk dalam bentuk dukungan keuangan untuk teroris.

DK  menyatakan keprihatinan adanya ladang minyak dan infrastruktur terkait yang dikendalikan oleh organisasi teroris yang bisa memberi pendapatan bagi teroris, yang akan mendukung upaya perekrutan mereka, termasuk pejuang teroris asing, dan memperkuat kemampuan operasional mereka untuk berorganisasi dan melakukan serangan teroris.

DK PBB juga menyerukan kepada semua negara untuk memberikan informasi kegiatan tersebut untuk disampaikan kepada Komite Sanksi dan bekerja sama erat dengan Dewan Keamanan. (un.org)