Resolusi Jihad 22 Oktober Embrio Kemerdekaan Indonesia

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM – Pemerhati sejarah NU, Choirul Anam menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah ada tanpa pertempuran 10 November 1945, namun pertempuran itu juga ada karena Resolusi Jihad dari ulama pada 22 Oktober 1945.

"Bagi bangsa Indonesia, pertempuran 10 November 1945 adalah peristiwa heroik yang menentukan `nasib` ada-tidaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Cak Anam—sapaan akrab Drs. H. Choirul Anam—di Surabaya, Rabu (6/11).

Artinya, perlawanan Arek-arek Suroboyo yang "menentang" penjajahan kembali dari Pasukan NICA melalui Pertempuran 10 November 1945 itu tidak ada maka kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 juga bisa jadi tidak akan pernah ada.

"Akan tetapi, pertempuran 10 November 1945 itu juga tidak akan pernah ada tanpa ada Resolusi Jihad di Kampung Bubutan, Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945," ucap mantan Ketua PW GP Ansor Jawa Timur itu.

Pengelola Museum NU itu membuktikan realitas sejarah tak tertulis tentang Resolusi Jihad di Surabaya melalui penelusuran sejarah untuk menguak peran ulama NU dalam menegakkan NKRI.

"Saya beruntung masih bisa bertemu K.H. Wahab Turchan (pendiri Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU `Khadijah` Wonokromo, Surabaya) pada tahun 1990-an," tuturnya.

Bahkan, K.H. Wahab Turchan yang saat itu menjadi peserta pertemuan dari unsur pemuda itu memberikan sejumlah dokumen tentang peserta pertemuan di Jalan Bubutan, Surabaya, yang letaknya tidak jauh dari Tugu Pahlawan Surabaya itu.

"Ada K.H. Hasyim Asy`ari dan K.H. Wahab Chasbullah dari Markas Besar PBNU, K.H. Masykur dari Sabilillah, Zainal Arifin selalu Panglima Hizbullah, dan sekitar 200-an ulama dari Jawa dan Madura yang melakukan pertemuan di Bubutan pada tanggal 21-22 Oktober 1945," ungkapnya.

Mengutip K.H. Wahab Turchan, dia menyebut K.H. Wahab Chasbullah merupakan pendiri Sekolah Kebangsaan `Nahdlatul Wathon` di Surabaya dan Zainal Arifin merupakan anggota DPR GR yang tertembak saat salat Idul Adha bersama Bung Karno yang merupakan sasaran sebenarnya dari pelaku penembakan itu.

"Pertemuan ratusan ulama dari Jawa dan Madura itulah yang melahirkan Resolusi Jihad yang menghasilkan keputusan penting bahwa hukum melawan penjajah NICA adalah fardlu ain (kewajiban individu) dan mati dalam perlawanan adalah syahid," tandasnya.

Cak Anam mengaku keputusan ratusan ulama itulah yang ditulis oleh sebuah surat kabar pada zaman itu telah mendorong jutaan Muslim siap berjihad yang akhirnya dikenal dengan Pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Selain itu, dia juga menemukan bukti sejarah bahwa Resolusi Jihad itu juga didasari oleh Fatwa Rais Akbar PBNU K.H. Hasyim Asy`ari pada beberapa hari sebelumnya yakni hukum melawan NICA itu fardlu ain, mati dalam pertemuan melawan NICA adalah syahid, dan mereka yang memecah belah persatuan itu wajib dibunuh.

"Nah, peristiwa sepenting itu tak tertulis dalam sejarah, mungkin saja hal itu karena keikhlasan para ulama, tetapi mungkin juga ada yang sengaja melakukan distorsi sejarah untuk menonjolkan kepentingan pribadi," katanya.

Apalagi, sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 itu mengajarkan NKRI yang bukan negara kapitalis, bukan negara komunis, dan bukan negara sosialis, melainkan negara yang melindungi agama, suku, dan golongan melalui Pancasila dan UUD 1945.

"Rasanya, Resolusi Jihad itu mengajarkan pentingnya keragaman dalam menegakkan NKRI dan pentingnya musyawarah untuk membangun bangsa karena keragaman dan musyawarah yang tertuang dalam Pancasila itu khas Indonesia, bukan demokrasi ala kapitalis," tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendukung pandangan Wakil Ketua Umum PBNU K.H. As`ad Said Ali dalam sarasehan `Revitalisasi Resolusi Jihad NU` di Surabaya (22/10) bahwa tim PBNU akan menyusun atau merumuskan "Resolusi Jihad II" untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi yang membawahi lembaga tinggi, seperti presiden dan DPR.

"Selain sarasehan, kami memperingati 68 tahun Resolusi Jihad dengan Tapak Tilas Resolusi Jihad NU yang diikuti ribuan peserta pada 24 November 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kantor Cabang NU Kabupaten Mojokerto dan Kantor Cabang NU Kota Surabaya," katanya. (Antara)