Resolusi PBB: Rusia Harus Tarik Mundur Pasukan dari Ukraina

PBB, SATUHARAPAN.COM-Majeli Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan suara pada sesi darurat hari Rabu (2/3) menuntut penghentian segera serangan Rusia terhadap Ukraina dan penarikan semua pasukan Rusia. Tepuk tangan terus-menerus pecah setelah menunjukkan dukungan yang tangguh di antara 193 negara anggota menentang invasi.

Pemungutan suara pada resolusi "Agresi terhadap Ukraina" adalah 141-5, dengan 35 anggota abstain. Itu terjadi ketika Rusia membombardir kota terbesar kedua di Ukraina dan mengepung dua pelabuhan penting, dan konvoi besar kendaraan militer Rusia bersiap di luar ibu kota Ukraina, Kiev.

Hanya Belarusia, Suriah, Korea Utara, dan Eritrea yang bergabung dengan Rusia yang menentang tindakan tersebut, sebuah indikasi kuat dari isolasi internasional yang dihadapi Presiden Rusia Vladimir Putin karena menyerang tetangganya yang lebih kecil, dan yang ingin ditekankan oleh para pendukung resolusi tersebut.

Negara yang abstain termasuk China dan India, seperti yang diperkirakan, tetapi juga beberapa kejutan dari sekutu Rusia lainnya, yaitu Kuba dan Nikaragua. Uni Emirat Arab, yang abstain pada resolusi Dewan Keamanan serupa pada hari Jumat, memilih "ya."

Kuba berbicara dalam membela Rusia pada hari Selasa, dengan Duta Besar Pedro Luis Cuesta menyalahkan krisis pada tekad AS untuk terus memperluas NATO ke perbatasan Rusia dan pada pengiriman senjata modern ke Ukraina, mengabaikan kekhawatiran Rusia untuk keamanannya sendiri.

Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki pengaruh dalam mencerminkan opini internasional. Di bawah aturan sesi darurat khusus, resolusi membutuhkan persetujuan dua pertiga dari negara-negara yang memberikan suara, dan abstain tidak dihitung.

Dari Washington, Presiden AS Joe Biden menyebut sesi khusus itu bersejarah dan demonstrasi "persatuan global yang belum pernah terjadi sebelumnya."

“Sebagian besar dunia mengakui bahwa jika kita tidak melawan Rusia Putin, itu hanya akan menimbulkan kekacauan dan agresi lebih lanjut di dunia,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Setelah Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan yang serupa pada hari Jumat, Ukraina dan para pendukungnya memenangkan persetujuan majelis untuk mengadakan sesi khusus darurat - yang pertama sejak 1997, untuk menentang invasi Rusia.

Tuntut Penarikan Pasukan Rusia

Menyesalkan “agresi” Rusia terhadap Ukraina “dalam istilah yang paling kuat,” tindakan itu menuntut penghentian segera penggunaan kekuatan Moskow dan penarikan segera, lengkap dan tanpa syarat semua pasukan Rusia.

Resolusi tersebut mengatakan bahwa operasi militer Rusia di Ukraina “berada pada skala yang belum pernah dilihat masyarakat internasional di Eropa dalam beberapa dekade dan bahwa tindakan mendesak diperlukan untuk menyelamatkan generasi ini dari bencana perang.” Ini “mendesak resolusi damai segera dari konflik” dan menegaskan kembali komitmen majelis “untuk kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam perbatasan yang diakui secara internasional.”

Langkah itu juga mengutuk “keputusan Federasi Rusia untuk meningkatkan kesiapan kekuatan nuklirnya”, sebuah masalah yang diangkat oleh banyak anggota PBB yang khawatir tentang prospek itu.

Sebelum pemungutan suara, duta besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan kepada majelis, “Mereka telah datang ke tanah Ukraina, tidak hanya untuk membunuh sebagian dari kita … mereka datang untuk merampas hak Ukraina untuk hidup.” Dia mengatakan bahwa "kejahatan itu sangat biadab sehingga sulit untuk dipahami."

Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mendesak anggota PBB untuk memberikan suara menentang resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa negara-negara Barat memberikan “tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya” dengan “ancaman terbuka dan sinis” untuk mendapatkan dukungan bagi tindakan tersebut.

“Dokumen ini tidak akan mengizinkan kami untuk mengakhiri kegiatan militer. Sebaliknya, hal itu dapat mendorong kaum radikal dan nasionalis Kiev untuk terus menentukan kebijakan negara mereka dengan harga berapa pun,” Nebenzia memperingatkan.

Pengakuan Sparatis dan Kecaman pada Belarusia

Resolusi itu juga menyerukan Rusia untuk membatalkan keputusan untuk mengakui dua bagian separatis di Ukraina timur sebagai wilayah merdeka. Tindakan itu lebih lanjut menyayangkan “keterlibatan Belarusia dalam penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap Ukraina,” sebuah karakterisasi yang ditolak mentah-mentah oleh Duta Besar Belarusia, Valentin Rybakov, dalam pidatonya di hadapan majelis sesaat sebelum pemungutan suara.

Dia mengatakan satu-satunya keterlibatan Belarusia dalam konflik itu adalah mengorganisir pembicaraan, yang akan dilanjutkan hari Kamis, antara Rusia dan Ukraina. Belarus telah memihak Rusia, dengan Rybakov mengatakan resolusi tersebut mencerminkan “standar ganda” terhadap Rusia dan Barat.

Sekjen PBB: Hentikan Sekarang

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan kepada reporters segera setelah pemungutan suara: “Pesan Majelis Umum keras dan jelas: Akhiri permusuhan di Ukraina, sekarang. Diamkan senjata, sekarang. Buka pintu untuk dialog dan diplomasi, sekarang.”

"Kami tidak punya waktu untuk kehilangan," katanya. “Efek brutal dari konflik terlihat jelas … Ini mengancam untuk menjadi jauh, jauh lebih buruk.”

Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, mendesak semua negara untuk “menjaga momentum,” melakukan segala yang mungkin untuk membantu rakyat Ukraina, meminta pertanggungjawaban Rusia dan “menyesuaikan kata-kata kuat kami dengan tindakan kuat.”

Menjelaskan sikap abstain China, Duta Besar Zhang Jun, menggunakan bahasa yang lebih emosional daripada pada pertemuan-pertemuan PBB sebelumnya, mengutip “perubahan dramatis situasi di Ukraina” dan menyebut apa yang sedang berlangsung “menyayat hati.” Dia mengulangi dukungan Beijing untuk kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, dan untuk penyelesaian damai semua perselisihan sesuai dengan Piagam PBB.

Selama lebih dari dua hari pertemuan sebelum pemungutan suara, ada pidato dari sekitar 120 negara. Dari negara kepulauan Pasifik kecil Palau hingga kekuatan ekonomi Eropa Jerman, negara demi negara mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan mendesak dukungan untuk resolusi PBB.

Hanya sedikit yang mendukung Rusia dan ada yang tidak mengambil posisi, seperti Afrika Selatan. Mendesak kompromi dan diplomasi untuk menemukan resolusi abadi terhadap krisis, Afrika Selatan abstain. Pendukung resolusi tersebut termasuk Afghanistan, tapi Taliban dan Myanmar tidak bisa memberikan suara.

Selama pertemuan, beberapa pendukung resolusi memiliki tanda di bawah papan nama negara mereka dengan warna biru dan kuning Ukraina bertuliskan: ”#TodayWeAreAllUkraine.” Duta Besar Inggris Barbara Woodward mengatakan pemungutan suara itu mengirim pesan yang jelas bahwa majelis mengutuk invasi Putin dan mendukung Ukraina.

“Kami telah berdiri melawan mereka yang berusaha menggambar ulang perbatasan dunia dengan ancaman atau penggunaan kekuatan,” katanya. “Karena jika agresi Presiden Putin terhadap Ukraina tidak terkendali, negara mana yang akan menjadi yang berikutnya?” (AP)

Editor : Sabar Subekti