RI Ajak Dunia Atasi Kesenjangan Digital

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Berbicara di forum High Level Segment of the International Telecommunication Union (HLS-ITU) Council 2023, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak negara-negara di dunia perkuat kolaborasi untuk mengatasi kesenjangan digital melalui kesetaraan konektivitas.

Kemenkominfo yang Sidang Dewan ITU 2023 tersebut berperan sebagai Dewan ITU Region E atau perwakilan dari kawasan Asia-Australasia menekankan pentingnya negara-negara di dunia untuk menyikapi dengan bijak masalah kesenjangan digital antarnegara yang saat ini masih terjadi.

“Tanpa intervensi yang tepat, pesatnya kemajuan digital akan memperburuk kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba dalam panel 1 HLS-ITU 2023 membahas tema "Mewujudkan Konektivitas yang Universal serta Bermakna untuk Semua" di Jenewa, Swiss, Selasa (11/7) waktu setempat.

Dalam paparannya, Mira mengungkapkan secara global masih ada 2,7 miliar manusia yang belum terhubung dengan konektivitas digital, apabila kolaborasi dan sikap bijak tidak diambil tentunya kesenjangan digital akan terus tercipta.

Ia berkomentar meski banyak yang diuntungkan dari hadirnya konektivitas digital, namun tak sedikit juga yang dirugikan apabila kesenjangan yang ada tidak diatasi dengan baik.

Maka dari itu, Indonesia menilai kolaborasi antarnegara di dunia harus diperkuat melalui berbagai forum internasional sehingga satu sama lain semakin terhubung serta dapat saling membantu.

"Salah satunya adalah (forum) ITU, agensi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu-isu TIK," ungkap Mira menyebutkan wadah untuk negara-negara dunia bisa berkolaborasi menciptakan kesetaraan konektivitas digital.

Tidak hanya itu, Dalam HLS-ITU 2023, Indonesia turut menekankan pentingnya nilai-nilai inklusivitas dan pemberdayaan SDM dalam membangun konektivitas digital sehingga bermakna bagi semua orang.

Beragam solusi untuk pemberdayaan masyarakat diungkap oleh Mira kepada para peserta HLS-ITU 2023 yang terdiri dari pejabat tinggi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) negara-negara anggota ITU lainnya.

“Selain menyediakan konektivitas digital yang merata, membekali masyarakat dengan literasi dan keterampilan digital, serta menjaga ruang digital agar senantiasa aman juga produktif, Indonesia berpandangan bahwa dalam membangun konektivitas digital yang bermakna sekaligus universal, diperlukan pula tata kelola data yang adil dan transparan,” tegasnya.

Tak lupa Mira menunjukkan beragam langkah Indonesia menciptakan program-program untuk mendukung kesetaraan konektivitas digital secara nasional.

Beberapa program yang diungkap di antaranya seperti program Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1), pelatihan dan lokakarya digital untuk para pembuat kebijakan, hingga pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) untuk masuk dan meningkatkan kompetensinya di era digital.

Selain mendukung adanya partsipasi masyarakat global, Mira menegaskan Indonesia mendukung adanya kerangka kerja global atau payung hukum yang bisa menjaga masyarakat dunia dari penyelewengan teknologi digital yang kerap mengancam konektivitas digital yang kondusif.

"Indonesia memandang bahwa ketersediaan kerangka kerja yang mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyelewengan teknologi digital adalah penting untuk dikembangkan di tingkat global,” tambahnya.

HLS-ITU 2023 merupakan rangkaian Sidang Dewan ITU di 2023, pertemuan para pejabat tinggi di bidang TIK dari berbagai negara itu pun masih berlangsung hingga 22 Juli 2023 di Kantor Pusat ITU yang terletak di Jenewa, Swiss.