RI Jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia mampu menaikkan statusnya dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle-income country) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dengan posisi Indonesia sebagai upper-middle-income country pada 1 Juli 2023, gross national income (GNI) per kapita kita mencapai 4.580 dolar AS pada 2022,” kata dia dalam peluncuran “Capaian Kinerja 2023” pemerintahan Presiden Jokowi di Jakarta pada Selasa (24/10).
Dengan pendapatan nasional bruto tersebut, Indonesia berhasil melampaui ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia untuk menjadi upper-middle-income country yaitu 4.466 dolar AS GNI per kapita.
“Ini sebuah peningkatan yang sangat jelas,” ujar Moeldoko.
Menurut Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, GNI Indonesia meningkat drastis sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi yakni sekitar 3.500 dolar AS per kapita pada 2014.
Namun, dia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah mengupayakan agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah—yang mengharuskan PDB per kapita penduduk Indonesia minimal sekitar 13.000 dolar AS.
Edy menyebut Indonesia menargetkan untuk keluar dari middle-income trap selambatnya pada 2046.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Karena itu artinya memerlukan pertumbuhan secara konsisten sekitar 6 persen per tahun dalam jangka waktu cukup panjang. Dan itu kita harus optimistis (bisa mencapainya),” ujar Edy.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan daya saing dan produktivitas menjadi kunci penting untuk membuat Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle-income trap.
Bendahara Negara itu menambahkan, ciri lain dari negara maju yaitu bisa menekan korupsi sehingga tidak menjadi faktor erosi yang melumpuhkan negara tersebut. Dia berpendapat negara yang berhasil adalah yang mampu menekan tingkat korupsi dan kegiatan ilegal.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan tidak semua negara di dalam sejarah dunia mampu untuk terus menjadi negara maju. Dari total sekitar 197 negara di dunia, mayoritas berada dalam kelompok negara berpenghasilan rendah atau menengah.
“Hanya sedikit di dalam studi Bank Dunia di mana saya waktu itu menjadi managing director operasi tidak lebih dari mungkin 20 negara atau bahkan lebih kecil, 15 negara yang bisa terlepas dari middle-income trap menjadi high-income country,” ujar Menkeu dalam keterangan resminya, September lalu.
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...