RI-Kanada Bahas Kesetaraan Gender dan Energi Terbarukan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Kanada menggelar pertemuan dalam membahas isu kesetaraan gender dan energi terbarukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

"Kerja sama Indonesia dengan Kanada, antara lain di bidang ekonomi, energi, kesetaraan gender, dan pertukaran budaya," kata Ketua GKSB DPR RI Sari Yuliati saat menerima kunjungan Duta Besar Kanada Jess Dutton.

Dia menjelaskan pentingnya peningkatan keterampilan bagi para wanita, dan hal itu sejalan dengan program konkret dari Pemerintah Kanada.

"Untuk di bidang kesetaraan gender, Pemerintah Kanada mempunyai program konkret untuk meningkatkan skil buat wanita, khususnya yang berada dalam taraf ekonomi menengah ke bawah," jelasnya.

Dalam forum bilateral itu, Sari didampingi oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Kanada Darizal Basir. Sementara, Kedutaan Besar Kanada di Jakarta turut hadir First Secretary, Political and Public Affairs, Stuart Shaw dan Second Secretary, Development Cooperation Foreign Policy, Thida Souksanh.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatik pada tanggal 9 Oktober 1952.

Secara historis hubungan kedua negara sudah dimulai sejak tahun 1948, yaitu di tengah usaha Indonesia mencari dukungan politik serta pengakuan internasional di forum PBB atas kemerdekaannya yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Jenderal McNaughton dari Kanada sebagai Presiden DK-PBB pada saat itu, di tengah keadaan yang tidak menentu pada pascaperang dunia II berperan dalam menentukan keberhasilan diadopsinya suatu resolusi, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dukungan Kanada terus berlanjut melalui program Colombo Plan tahun 1950-an.