RI Optimistis Kuasai 51,23 Persen Saham Freeport Akhir 2018

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan optimismenya, bahwa pada akhir tahun 2018 ini 51 persen lebih saham PT Freeport Indonesia (FI) akan dikuasai Indonesia setelah ditandatanganinya perjanjian Sales and Purchase Agreement (SPA), di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9) sore.

“Pada akhir tahun 2018 ini, insyaallah Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia melalui holding industri pertambangan kita, PT INALUM (Persero),” tulis Presiden Jokowi melalui akun facebooknya, yang baru diunggahnya Jumat (28/9).

Presiden menjelaskan, sejumlah perjanjian lanjutan dari Head of Agreement (HoA)  telah ditandangani oleh Direktur Utama PT INALUM (Persero) Budi G. Sadikin, dan Presiden Freeport McMoran Inc (FCX) Richard Adkerson, kemarin.

Perjanjian yang diteken itu adalah: 1. Perjanjian Divestasi PTFI; 2. Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia; dan 3. Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

“Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI,” tulis Presiden Jokowi.

Perubahan kepemilikan saham ini, lanjut Presiden, akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport mcMoran diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

“Saya memastikan seluruh proses menyangkut divestasi saham Freeport ini dilakukan secara transparan,” tegas Presiden Jokowi.

Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, Presiden Jokowi meyakini, Freeport akan memberi kontribusi kepada negara yang lebih besar. 

Transparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pengambil alihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI) dari Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, yang diresmikan dalam penandatangan perjanjian divestasi, Kamis (27/9) sore, bukan proses yang mudah.

“Saya ingin sampaikan bahwa seluruh proses ini adalah proses yang luar biasa bagi RI di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta kami para menteri untuk menegosiasikan atas nama pemerintah Indonesia,” kata Sri Mulyani melalui akun facebook miliknya yang diunggah pada Kamis (27/9) malam.

Dengan kepala tegak dan sangat tahu persis apa yang diperjuangkan dan dilakukan secara transparan, lanjut Sri Mulyani, maka dapat dihasilkan PT Freeport Indonesia yang dapat beroperasi dengan baik untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyaksikan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9) sore. (Foto: Facebook Sri Mulyani/Setkab)

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Sedangkan penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson.

Dengan ditandatangani perjanjian tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

“Pemerintah Indonesia, lewat INALUM akan memiliki saham mayoritas PT Freeport Indonesia sejumlah 51 persen setelah selama ini hanya memiliki PTFI sebesar 9 persen,” tulis Menkeu.

Sindikasi Perbankan

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian divestasi tersebut, maka penyelesaian divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tinggal menyelesaikan hal-hal administratif yang diperkirakan akan selesai pada bulan November 2018 mendatang.

“Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dollar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX, dan akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2018,” kata Jonan.

Sementara Direktur Utama PT INALUM (Persero), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, transfer pembayaran divestasi saham Freeport itu berasal dari sindikasi perbankan.

“Paling lambat bulan November dana-dana itu sudah akan tersedia, dan kita juga mengharapkan pada bulan November seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, izin-izin yang dibutuhkan terkait dengan regulasi bisa kita kita selesaikan sehingga kita bisa close ini,” kata Budi. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan