BI: Jakarta Alami Deflasi 0,13 Persen September 2018

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta menyebut Jakarta mengalami deflasi pada September 2018 sebesar 0,13 persen (month to month/mtm).

"Tekanan harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan kesembilan 2018 kembali turun. Perkembangan harga-harga di Jakarta pada September 2018 membawa Jakarta mengalami deflasi," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho di Jakarta, Senin (1/10).

Walau tidak sedalam deflasi nasional (0,18 peesen (mtm), angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami inflasi 0,08 persen (mtm).

Dengan perkembangan itu, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 2,07 persen (year to date/ytd) atau 2,88 persen (year on year/yoy).

"Deflasi terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan," ujar Trisno.

BI mencatat kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,11 persen (mtm), walau harga beras mengalami kenaikan, sebagian besar harga pangan strategis lainnya turun cukup dalam, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah dan bawang merah.

Penurunan harga berbagai komoditas tersebut tercermin dari deflasi subkelompok daging dan turunannya serta subkelompok bumbu-bumbuan (4,83 persen mtm dan 3,80 persen mtm).

"Penurunan harga yang cukup dalam ini disebabkan oleh masih berlimpahnya pasokan yang masuk ke ibu kota. Selain itu, tidak adanya momen khusus selama September 2018 juga turut menjaga tingkat permintaan bahan makanan yang berlebih," ujar Trisno.

Kelompok pengeluaran lainnya yang tercatat mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,35 persen (mtm), terutama disebabkan penurunan tarif angkutan udara.

"Usainya perhelatan Asian Games 2018 dan tidak adanya momen khusus yang dapat mendorong aktivitas perjalanan masyarakat selama September 2018, menyebabkan  permintaan akan jasa transportasi udara relatif menurun," ucap Trisno.

Kendati demikian, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait harga-harga komoditas yang harganya dikendalikan, serta perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta, Oktober 2018 diperkirakan akan terjadi inflasi.

"Harga beras diprakirakan naik seiring mulai masuknya musim tanam, sehingga pasokan ke Ibu kota cenderung berkurang. Tarif jalan toll JORR yang naik dari Rp9.500 menjadi Rp15.000 per 29 September 2018, juga akan turut memberikan kontribusi pada inflasi bulan Oktober 2018. Adapun kenaikan harga minyak internasional berpotensi diikuti dengan kenaikan harga bahan bakan minyak (BBM) di Indonesia juga meningkatkan inflasi," tuturnya.

Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD yang bergerak di bidang pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2018 sesuai dengan sasaran inflasi nasional 3,5 persen ± 1.

"Kerja sama dalam pemenuhan stok pangan DKI dengan daerah lain perlu terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Berbagai program TPID harus diharmonisasikan dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui program-program kerja di masing-masing SKPD, terutama yang menyangkut ketahanan pangan dan kelancaran distribusi pangan serta kebijakan lainnya," ujarnya.

Kedepannya, pemerintah juga perlu untuk memerhatikan harga jual di tingkat petani ketika harga yang terbentuk di Ibu Kota sedang rendah.

"Hal ini ditujukan untuk menjaga taraf hidup petani di daerah produsen agar tidak mengalami kerugian," tutur Trisno. (Antara)

Editor : Melki Pangaribuan