RI Turunkan Tingkat Pengangguran Melalui Ekonomi Inklusif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa akselerasi penurunan tingkat pengangguran pada 2024 akan dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Terkait target kemiskinan dan pengangguran di 2024, dapat kami sampaikan upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (30/5).

Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas guna menekan tingkat pengangguran.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan infrastruktur dasar di berbagai wilayah yang diwujudkan melalui program padat karya. Dengan begitu, dapat tercipta lapangan pekerjaan serta sumber penghasilan bagi masyarakat.

Tingkat pengangguran dalam negeri terus menurun dalam dua tahun terakhir setelah sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Penurunan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menguat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis di Jakarta pada 5 Mei 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia turun 0,38 persen pada Februari 2023 bila dibandingkan dengan Februari 2022, yakni menjadi 5,45 persen dari 5,83 persen.

Secara jumlah, total pengangguran nasional turun sebanyak 0,41 juta orang, yaitu menjadi 7,99 juta orang pada Februari 2023 dari yang sebelumnya sebanyak 8,4 juta orang pada periode yang sama tahun lalu.

Oleh karena itu, pemerintah yakin pemulihan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.

Untuk pengentasan kemiskinan, dalam jangka pendek pemerintah akan mengarahkan kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sementara itu untuk penurunan prevalensi stunting, kebijakan akan difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar.