Ribuan Guru Honorer Demo Tuntut Kenaikan Upah

Ribuan guru honorer dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (15/9). Dalam aksinya para guru membawa atribut berupa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan diantaranya kenaikan upah dan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Ribuan guru honorer saat menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dalam melancarkan aksinya menuntut kenaikan upah.

Para guru honorer saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah dan pengangkatan PNS yang diikuti oleh ribuan guru lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Berbagai atribut spanduk dan poster berisi tuntutan yang dipasang di pagar gedung DPR menjadi bagian dari para aksi guru honorer yang menggelar aksi sejak pagi hingga siang ini.

Ribuan guru honorer dari berbagai wilayah di Indonesia saat menggelar aksi memblokade ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan menuntut kenaikan upah dan pengangkatan PNS.

Ribuan guru saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR menuntut kenaikan upah dan pengangkatan PNS.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ribuan guru honorer berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, hari Selasa (15/9) tuntut kenaikan upah.

Guru honorer yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi sejak pagi sekitar pukul 06.00 WIB sampai dengan siang ini masih berlangsung. Sejumlah atribut berupa poster serta spanduk bertuliskan tuntutan dibawa dan dipasang di pagar gedung DPR.

Sekitar 20.000 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksinya tidak hanya di gedung DPR namun dilanjutkan ke Istana Negara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan aspirasinya.

Aksi ini didasari atas hubungan kerja seperti outsourcing dengan upah yang dinilai tidak manusiawi sebesar Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 perbulan. Selain kenaikan upah, para guru honorer juga menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Editor : Eben E. Siadari