Ribuan Warga Israel Protes Rencana Perubahan Sistem Hukum
TEL AVIV, SATUHARAPAN.COM-Puluhan ribu warga Israel berdemonstrasi pada hari Sabtu (4/3) menentang rencana kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem hukum negara itu, ketika pemerintah terus melanjutkan usulan perubahan meskipun massa menentang.
Rencana tersebut diusulkan pada bulan Januari, beberapa pekan setelah koalisi ultranasionalis Netanyahu, pemerintah paling kanan dalam sejarah negara itu, dilantik. Perombakan semakin memecah komunitas Israel dan memberikan momentum untuk protes mingguan setiap hari Sabtu.
Perdebatan tersebut bermula dari kekhawatiran bahwa perubahan tersebut akan melemahkan Mahkamah Agung, membatasi kekuasaan hakim, dan mengancam institusi demokrasi. Netanyahu dan sekutunya mengatakan mereka akan mengendalikan peradilan yang tidak dipilih.
Kota pusat Tel Aviv menyaksikan jumlah pemilih terbesar dalam protes pekan ini, dengan demonstrasi yang lebih kecil di beberapa lokasi di seluruh negeri.
Di Tel Aviv, pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel dan gambar yang menggambarkan Netanyahu sebagai diktator seperti Caesar. Pengunjuk rasa lainnya mengibarkan bendera Palestina dan pelangi dan meneriakkan “Kemerdekaan!” Pengunjuk rasa lainnya memegang spanduk dengan potret Netanyahu dan menteri garis keras di antara teks "Dari Bangsa Startup ke Bangsa Mati".
Pada hari Rabu, polisi Israel menembakkan granat kejut dan meriam air ke arah demonstran yang memblokir jalan raya Tel Aviv dan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di dekat rumah pemimpin Israel ketika protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu berubah menjadi kekerasan untuk pertama kalinya.
Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, dan mitra politiknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan melonggarkan dorongan untuk meloloskan serangkaian undang-undang untuk merombak peradilan Israel. (AP)
Editor : Sabar Subekti
Parlemen Swiss Memilih untuk Melarang Hizbullah Lebanon
BERN, SATUHARAPAN.COM-Parlemen Swiss pada hari Selasa (17/12) memilih untuk melarang Hizbullah, dala...