Ribuan Warga Meninggalkan Hong Kong ke Inggris

LONDON, SATUHARAPAN.COM-Ribuan orang telah meninggalkan Hong Kong sejak China memberlakukan UU keamanan yang dinilai kejam dan mengekang kemerdekaan diwilayah itu.

Cindy salah satu yang telah mendarat di Inggris pekan lalu. Dia memiliki gaya hidup yang nyaman di Hong Kong: memiliki beberapa properti dengan suaminya, dan mereka menjalankan bisnis yang baik. 

Tapi tahun lalu dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan memindahkan keluarganya ke Inggris, dan bahkan pandemi global tidak akan mempengaruhi keputusannya. “Mencabut diri sendiri seperti ini jelas tidak mudah. Tapi keadaan menjadi lebih buruk tahun lalu, pemerintah benar-benar mengusir kami," kata perempuan pengusaha dan ibu dari dua anak kecil yang tidak menyebutkan nama keluarganya karena dia takut akan dampaknya karena berbicara menentang pemerintah China. 

“Semua yang kami hargai: kebebasan berbicara, pemilihan umum yang adil, kebebasan, telah terkikis. Bukan lagi Hong Kong yang kita kenal, bukan lagi tempat yang bisa kita sebut rumah.”

Cindy, yang mendarat di London pekan lalu, dia adalah satu dari ribuan warga Hong Kong yang melarikan diri dari kampung halaman mereka sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional.

Beberapa pergi karena mereka takut dihukum karena mendukung protes pro demokrasi. Tetapi banyak orang lain, seperti dia, mengatakan pelanggaran China dalam cara hidup dan kebebasan sipil mereka menjadi tak tertahankan, dan mereka ingin mencari masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka di luar negeri. Sebagian besar mengatakan mereka tidak berencana untuk kembali.

Tawaran Inggris

Banyak yang mengukuhkan rencana keluar mereka setelah Inggris mengumumkan pada bulan Juli bahwa mereka akan membuka jalur imigrasi khusus bagi sekitar lima juta warga Hong Kong yang memenuhi syarat untuk tinggal, bekerja, dan akhirnya menetap di Inggris Raya.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengatakan pekan ini tawaran itu menunjukkan Inggris menghormati "ikatan sejarah yang mendalam" dengan Hong Kong, bekas koloni yang dikembalikan ke pemerintahan China pada tahun 1997 dengan pemahaman bahwa mereka akan mempertahankan kebebasan gaya Barat dan otonomi yang luas, tidak seperti yang terjadi di Cina daratan.

Permohonan visa British National Overseas (BNO) secara resmi dibuka pada hari Minggu, meskipun banyak orang seperti Cindy telah tiba di tanah Inggris untuk memulai. Warga Hong Kong yang memenuhi syarat saat ini dapat datang ke Inggris selama enam bulan, tetapi mulai hari Minggu (31/1) mereka dapat mengajukan permohonan hak untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut selama lima tahun. Setelah itu, mereka dapat mengajukan status menetap dan kemudian kewarganegaraan Inggris.

Pemerintah Inggris mengatakan sekitar 7.000 orang dengan status British National Overseas (BNO) telah tiba sejak Juli. Diperkirakan lebih dari 300.000 orang akan menerima tawaran perpanjangan hak tinggal dalam lima tahun ke depan.

Cindy mengatakan dia ingin pergi secepat mungkin, karena dia khawatir Beijing akan segera bergerak untuk menghentikan eksodus. "Pemerintah China mengatakan tidak mengesampingkan taktik yang lebih keras," katanya. "Saya pikir mereka bisa menyerang jika puluhan ribu profesional muda mulai pergi, karena itu pasti akan mengganggu perekonomian Hong Kong dan mereka sama sekali tidak akan menyukainya."

China Tidak Mengakui

Beijing mengatakan pada hari Jumat (29/1) bahwa pihaknya tidak akan mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan atau bentuk identifikasi, dan mengkritik tawaran kewarganegaraan Inggris sebagai langkah yang “melanggar serius” kedaulatan China. Tidak jelas apa efek pengumuman itu, karena banyak warga Hong Kong membawa banyak paspor.

Beijing secara drastis memperkuat pendiriannya terhadap Hong Kong setelah protes anti pemerintah besar-besaran pada tahun 2019, dan berubah menjadi kekerasan dan menjerumuskan kota itu ke dalam krisis selama berbulan-bulan. Sejak undang-undang keamanan diberlakukan, puluhan aktivis pro demokrasi telah ditangkap, dan para pemimpin muda gerakan tersebut dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri.

Karena undang-undang baru tersebut secara luas mendefinisikan tindakan subversi, pemisahan diri, kolusi asing, dan terorisme, banyak orang di Hong Kong khawatir bahwa mengekspresikan segala bentuk oposisi politik, bahkan memposting pesan di media sosial,  dapat membuat mereka bermasalah.

"Saya rasa jika Anda tahu kapan harus tutup mulut, Anda akan baik-baik saja jika tinggal di Hong Kong," kata Fan, 39 tahun, yang juga baru saja tiba di London. Seperti Cindy, dia tidak mau memberikan nama lengkapnya. “Tapi saya tidak ingin melakukan itu. Saya bisa mengeluh tentang ratu jika saya mau, saya bisa mengatakan apa saja di sini."

Fan, seorang animator, telah menjual flatnya di Hong Kong dan berencana untuk perlahan-lahan membangun kehidupan baru di Inggris, negara yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia tidak akan sendirian memulai dari awal.

“Ini benar-benar gelombang emigrasi yang unik, beberapa orang tidak punya waktu untuk benar-benar mengunjungi negara tempat mereka pindah. Banyak yang tidak memiliki pengalaman tinggal di luar negeri,” kata Miriam Lo, yang menjalankan Excelsior UK, sebuah agen relokasi. “Dan karena pandemi, mereka bahkan tidak bisa datang untuk melihat rumah sebelum memutuskan untuk membeli.”

Pemerintah Inggris memperkirakan ada 2,9 juta pemegang status BNO yang memenuhi syarat untuk pindah ke Inggris, dengan 2,3 juta tanggungan lainnya yang memenuhi syarat. Inggris memperkenalkan paspor BNO pada 1980-an untuk orang-orang yang merupakan "warga negara teritorial Inggris yang berhubungan dengan Hong Kong". Hingga saat ini, paspor memiliki manfaat yang terbatas karena tidak memberikan kewarganegaraan atau hak untuk tinggal dan bekerja di Inggris.

Cindy, masih belum pulih dari jetlag,tapi dia optimis tentang masa depannya. “Kami ingin membawa energi, sumber daya, dan keuangan Hong Kong ke sini,” katanya. “Langkah itu untuk anak-anak kami, tentu. Tapi kami ingin membangun kehidupan yang benar-benar baru di sini untuk diri kami sendiri juga." (AP)

Editor : Sabar Subekti