Rieke Dyah Pitaloka: Memposisikan Sebagai Wakil Rakyat atau Penipu Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Surat terbuka yang dilayangkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, mencerminkan pembahasan berbagai hal di Dewan Perwakilan Rakyat mengalami kebuntuan, sehingga sejawat politisi pun harus menyampaikan dengan cara seperti itu.

Hal itu mempertegas pandangan para pengamat bahwa Dewan dan politisi di Dewan banyak yang kehilangan sense sebagai wakil rakyat yang harus berbicara dan memutuskan atas nama rakyat.

Rieke  melayangkan surat terbuka kepada sejawatnya yang duduk sebagai  wakil raknyat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika Dewan akan menggelar sidang paripurna untuk membahas perubahan APBN 2013, Senin (17/6) di Jakarta.

Dalam surat yang ditulis sehari sebelumnya itu, Rieke banyak mempertanyakan sikap anggota Dewan. Berikut ini adalah naskah seluruhnya surat Rieke tersebut.

SURAT TERBUKA KEPADA DPR RI

Kepada: YANG TERHORMAT Teman-teman politisi DPR RI

Ada apa dengan kita? Apa yang membuat bersikukuh menyepakati pencabutan subsidi BBM dan mengalihkannya ke BALSEM (Bantuan Langsung Semaput). Apakah kita lupa bahwa kita anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT? KITA DIPILIH RAKYAT.

Bukankah kita sama-sama disumpah dengan gunakan kitab suci kita masing-masing, atas nama Tuhan untuk dengarkan suara rakyat dan memperjuangkannya. Kita ada di ruangan yang sama, kita dilantik sama-sama dalam upacara kenegaraan ucapkan sumpah jabatan kita. Upacara yang disaksikan Rakyat di seluruh Tanah Air, yang dibiayai oleh uang mereka pula. Sudahkah kita dengarkan suara rakyat?

Saya punya daerah pemilihan, saudara-saudara anggota Dewan yang lain pun punya daerah pemilihan. Silakan cek apakah rakyat memang setuju BBM naik? Silakan cek apakah dengan kenaikan BBM dan BLT yang disalurkan para pemilih kita hidupnya jadi sejahtera? Dengan BLT apakah kesehatan, pendidikan dan ekonomi RAKYAT Yang JADIKAN KITA WAKIL RAKYAT hidupnya jadi lebih terjamin?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, tanggal 11 Juni 2013 BPK menyampaikan laporan keuangan di Sidang Paripurna. Saya ada di sana. Apakah kalian hadir? Kita sama-sama mendengar alangkah hebatnya indikasi “perampokan uang rakyat” tahun 2012. Termasuk ratusan triliun keuntungan dari sektor hulu yang entah ke mana mengalirnya karena digunakan tanpa melalui mekanisme pembahasan APBN.

Kita sama-sama mendengar “raibnya” puluhan Triliun bansos, tak jelas pertanggungjawabannya. Tidakkah ada keinginan kita yang punya tugas “budgeting” untuk bongkar tuntas laporan tersebut. Tidakkah kita tergelitik untuk mempertanyakan kenapa bisa terjadi Dewan Perwakilan Rakyat TIDAK TAHU sekitar 38 Triliun UANG RAKYAT DIBAYARKAN UNTUK KEANGGOTAAN INDONESIA di IMF?

Perlukah keanggotaan itu untuk rakyat. Dengan uang sebanyak itu berapa beasiswa bagi siswa miskin bisa disalurkan. Berapa sekolah bisa diperbaiki. Dengan uang sebanyak itu 240 juta rakyat bisa jadi penerima Jamkesmas.

Ada apa dengan kita? Silakan tanya diri kita masing-masing betulkah keuangan negara bermasalah gara-gara subsidi BBM? Pernahkah kita bertanya, berapa uang rakyat per hari, per minggu, per bulan, per tahun yang terkumpul dari membeli BBM di SPBU-SPBU?

Mengapa seolah-olah rakyat hanya jadi beban. Opini yang terus dikembangkan seolah-olah rakyat gerogoti APBN untuk hal-hal yang tidak perlu. Bukankah sebagai wakil rakyat kita juga tahu: RAKYAT BELI BBM, TAK ADA BBM GRATIS. Sekali-kali sepertinya harus disampaikan kepada rakyat berapa sesungguhnya keuntungan dari penjualan BBM (termasuk yang dibeli rakyat).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, ada apa dengan kita? Kalau pun butuh tambahan dana untuk program-program yang kalian sebut kerakyatan, kita juga sama-sama tahu ada solusi lain mencari sumber pendanaan, (SAL, SBN, Penghematan dan realokasi anggaran di kementerian dan lembaga).

Kita juga sama-sama tahu, kalau BBM Naik, ongkos transportasi naik, biaya produksi naik, harga-harga pasti naik, sementara PENGHASILAN RAKYAT TIDAK NAIK. Itu yang pasti terjadi di daerah pemilihan saya. Bagaimana dengan di daerah pemilihan anggota dewan lain? (Jangan-jangan hanya terjadi di daerah pemilihan saya)

Anggota dewan yang terhormat, kita semua tahu, besok (hari ini) 17 Juni 2013 adalah Paripurna persetujuan APBN-P 2013. Kalau kita ikut maunya pemerintah SUBSIDI BBM hanya 6 T berarti KITA SETUJU HARGA BBM NAIK. Kalau kita alokasikan SUBSIDI BBM 48 T artinya KITA TIDAK SETUJU HARGA BBM NAIK.

Malam ini kita punya waktu merenung bersama, betulkah keinginan sebagian besar dari kita KURANGI SUBSIDI BBM BETUL-BETUL KARENA PERTIMBANGAN UTK MENYELAMATKAN EKONOMI RAKYAT ataukah karena ada dari KITA JADI BAGIAN DARI KONSPIRASI SISTEMATIS AKAL-AKALAN KELABUI RAKYAT UNTUK SELAMATKAN EKONOMI DIRI SENDIRI YG BUTUH DANA UNTUK PEMENANGAN 2014?

Selamat Merenung, merenungkan dan putuskan apakah besok KITA akan memposisikan diri sebagai WAKIL RAKYAT atau PENIPU RAKYAT!

Tol Cikampek KM 53, 16 Juni 2013

Salam Juang