Rio Capella: Jangan Ragukan Komitmen Jokowi Selesaikan HAM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengajak masyarakat Indonesia agar tidak meragukan komitmen Presiden RI terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo, dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

"Kita tidak boleh meragukan komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," ucap Rio saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Publik: Kebijakan Presiden Terpilih dan Penuntasan Pelanggaran HAM Berat, di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jalan Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9).

"Jangan kita anggap Jokowi akan sama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang selama sepuluh tahun tidak melakukan hal positif terkait penyelesaian kasus HAM," Politisi Partai NasDem itu menambahkan.

Seharusnya, lanjut dia, masyarakat Indonesia menguatkan dan meyakinkan Jokowi agar sosok yang segera menjadi Presiden RI ketujuh melanjutkan keputusan Komisi Nasional (Komnas) HAM, DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.

"Kita bisa sampaikan Anda (Jokowi) tinggal ambil keputusan tentang rekomendasi berbagai lembaga tinggi tadi," kata dia.

Rio mengungkapkan tidak terlibatnya Jokowi sebagai pelaku pelanggaran HAM akan memudahkan penyelesaian kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, menurut dia Jokowi juga tidak berasa dari institusi pelanggar HAM ataupun organisasi negara sebelumnya.

"Jadi, penyelesaian kasus HAM pada Pemerintahan Jokowi nanti tidak berada dalam tahapan diskusi dan perdebatan apa yang dimaksud pelanggaran HAM, karena itu sudah disampaikan pada Pemerintahan Presiden Yudhoyono oleh teman-teman KontraS ataupun Komnas HAM," ucap Rio.

Beri Prioritas

Ia berharap, dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM nanti tidak ada persoalan kekurangan prosedur, tidak ada peradilan ad hoc, peradilan HAM. "Sehingga tidak ada alasan yang menghalangai penyelidikan kasus pelanggaran HAM," ucap dia.

Selain itu, Politisi Partai NasDem itu menyampaikan agar partai pendukung Jokowi meminta masukan dari masyarakat dan pegiat HAM guna meminta masukan pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Sehingga Jokowi dapat memberi skala prioritas, kasus mana yang harus dilakukan dan diambil pada Pemerintahan Jokowi," tutur dia.

"Berikutnya, mengetahui mana yang sangat menyinggung perhatian publik, harus diperhatikan Jokowi. Intinya, jangan sampai terjadi impunitas pada persoalan ini lalu membuat negara tidak bisa apa-apa dan rakyat tak percaya pada negara selesaikan kasus ham ini," Rio menambahkan.

Lebih Baik

Setidaknya, menurut dia, masalah HAM dapat sedikit lebih baik dibanding hari ini. Karena bila tidak diselesaikan, persoalan tersebut akan senantiasa muncul di publik.

"Tujuannya agar tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh negara ataupun penyelesaian masalah dilakukan dengan kekerasan," kata dia.

"Sebab bila dibiarkan, maka akan kembali hadir orang yang berani melakukan pelanggaran HAM, karena yakin tidak akan diselediki atau diadili," Rio menjelaskan.

Kesimpulannya, menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan menjadi tantangan berat bagi Pemerintahan Jokowi. Namun, dirinya bersama partai pengusung berjanji akan senantiasa mengingatkan agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan setelah Jokowi.

"Yang penting ambil keputusan dan menjalankan beberapa pasal sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Jokowi," kata Rio.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja