Rizal Ramli Diminta Tak Seperti Pengamat Reshuffle Kabinet

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, tidak mengemukakan pendapat seperti pengamat. Langkah Rizal mengumbar wacana perombakan Kabinet Kerja jilid II ke masyarakat pun dinilai layaknya seorang presiden.

“Apa yang dikemukakan Rizal Ramli kebiasaan pengamat. Harusnya tidak seperti itu lagi. Satu-satunya pemegang otoritas merombak kabinet pasti presiden, bukan wakil presiden apalagi menteri. Menteri itu objek perombakan, kenapa memposisikan diri sebagai presiden?” kata Yunarto kepada sejumlah wartawan di Jakarta, hari Kamis (19/11).

Menurut dia, keadaan saat ini hampir sama dengan keadaan yang terjadi jelang perombakan kabinet pada bulan Agustus 2015 lalu. Isu terkait nama-nama yang akan diberhentikan, dimasukkan, atau direposisi, beredar luas di masyarakat tanpa ada yang bisa memastikan. Para pemilik saham dalam Pemerintahan Joko Widodo juga merasa seperti memiliki otoritas untuk menentukan sosok menteri yang akan diganti.

Oleh karena itu, Yunarto mengimbau Presiden Joko Widodo tidak pengaruh dengan berbagai opini yang beredar secara masif di sekitarnya. Presiden Jokowi harus tetap menjaga pandangan dan penilaiannya agar tetap bisa menilai kinerja menteri secara objektif.

"Dari proses reshuffle pertama juga terlalu banyak pemangku kepentingan offside dalam memberikan komentar," kata dia.

Lebih lanjut, Yunarto yakin Presiden Jokowi sudah memiliki nama-nama menteri yang akan masuk dalam perombakan kabinet mendatang, mungkin akan direposisi atau diberhentikan Dia juga yakin, Presiden Jokowi tidak akan kebingungan dalam melakukan perombakan kabinet, meski pemangku kepentingan banyak bersuara dan memberikan masukan.

Untuk itu, Yunarto menyarankan, Presiden Jokowi memberikan mandat agar para menteri termasuk wakil presiden diam terkait rencana perombakan kabinet reshuffle, agar hal ini tidak heboh seperti berita selebritis.

"Pak Jokowi tidak bingung. Yang bingung itu masyarakat, karena yang tidak punya otoritas malah berbicara soal reshuffle," tutur Yunarto.

Editor : Bayu Probo