Rizal Ramli Minta PLN Kaji Pulsa Token Listrik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta PT PLN untuk mengkaji ulang terkait pulsa token listrik agar mudah dibeli dan memotong biaya administrasi pulsa agar tidak membebani rakyat.

Misalnya, ada keluarga yang anaknya masih belajar pada jam 20.00 tapi tiba-tiba listriknya mati karena pulsanya habis dan sulit mencari kios yang menjual token pulsa. Akhirnya aktivitas keluarga tersebut terganggu.

“Tidak semudah nyari pulsa telepon. Nyarinya susah. Iya kan,” kata Rizal usai menggelar rapat koordinasi mengenai proyek listrik 35.000 megawatt di kantor Kemenko Maritim Jalan M.H Thamrin no 8 Jakarta Pusat, hari Senin (7/9).

“Yang kedua adalah mereka beli pulsa Rp 100.000 ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali 27 persen disedot oleh provider. Provider setengah mafia. Untungnya besar sekali mereka. Padahal kalau kita beli pulsa telepon selain mudah dimana-mana, yang kedua kita beli (pulsa) Rp 100.000 bayar hanya Rp 95.000.”

Bila dibandingkan dengan pulsa telepon, biaya administrasi pulsa token listrik ini terlalu tinggi sehingga membebani rakyat miskin untuk menikmati layanan dari pemerintah. Menurutnya, tidak ada yang mustahil jika PT PLN mengkaji ulang pulsa token listrik agar rakyat bisa menikmati layanan yang maksimal dari pemerintah.

Selain itu, dia menilai sistem token ini adalah upaya monopoli dari pemimpin PLN terdahulu. Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat dapat memilih untuk ikut sistem pulsa atau meteran.

Di depan awak media dan beberapa pejabat lainnya yang hadir dalam rakor tersebut, Rizal meminta Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir untuk memotong biaya administrasi hanya Rp 5000 saja dan memperbolehkan masyarakat memilih untuk memakai listrik yang dihitung meteran atau pulsa.

“Jadi Pak Sofyan bilang maksimal biayanya (administrasi) bisa Rp 5000. Jadi dia beli (pulsa) Rp 100.000 listriknya Rp 95.000. Dan kami mohon segera dilakukan ya, dua keputusan tadi boleh (ikut sistem) pulsa, boleh meteran. Kalau pulsa beli Rp 100.000 rakyat harus dapat listrik Rp 95.000 bukan Rp 73.000,” kata dia.

Menanggapi permintaan Rizal, Sofyan mengungkapkan bahwa selama ini di kalangan masyarakat miskin terkadang untuk membeli pulsa token sebesar Rp 100.000 harus membeli berulang kali dengan jumlah yang berbeda sehingga pulsa listriknya itu habis karena biaya administrasi.

“Untuk pulsa listrik prabayar, masyarakat yang miskin ini untuk beli Rp 100.000 dia bisa dua hingga tiga kali bayarnya. Dia beli Rp 30.000, Rp 5000, beli Rp 15.000, Rp 5.000 sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan biaya administrasi,” kata dia.

Dalam menanggapi permintaan Menko Maritim, pihaknya akan melakukan pengkajian dengan Kementerian ESDM.

“Saya pikir itu hal yang sangat urgent untuk bisa kita antisipasi dan perbaiki supaya beban masyarakat lebih ringan,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari